NEWSTICKER
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga (tengah) Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga (tengah) Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Proses Gugatan Diskriminasi Kelapa Sawit RI Dimulai

Ekonomi kelapa sawit indonesia-uni eropa wto
Ilham wibowo • 07 Januari 2020 16:27
Jakarta: Langkah Indonesia yang menggugat di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO)terkait diskriminasi produk Kelapa Sawit oleh Uni Eropa (UE) telah dimulai. Proses pertama yakni konsultasi penjabaran maksud kedua belah pihak yang berlangsung 30-31 Januari 2020 di Jenewa, Swiss.
 
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan saat ini pihaknya sangat siap menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Daftar pertanyaan tengah disusun secara detail yang fokus pada diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia hingga pengenaan tarif bea masuk impor atas produk biodiesel dari Indonesia hingga 18 persen.
 
"Tahapannya tanggal 10 Januari list question sudah siap, kick off mulai tanggal 30 sampai 31 Januari di Jenewa," kata Jerry di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jerry pun bakal mengawal langsung proses tersebut di Jenewa dengan membawa tim ahli Kemendag. Keputusan menggugat ke WTO dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi pelaku usaha produk kelapa sawit. Kajian ilmiah juga telah dibuat
serta berkonsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya.
 
"Kemudian 28-29 Januari saya akan langsung ke Jenewa ikuti dan jalankan proses itu untuk bisa memberikan penguatan apa yang ada di sana," ujarnya.
 
Proses gugatan di WTO pun akan memakan waktu yang cukup lama apabila tahap konsultasi selama 30 hari menemui jalan buntu. Tahapan selanjutnya yang lebih tinggi yakni sidang panel yang batasnya 60 hari sejak dimulainya tahap konsultasi.
 
"Panel adalah forum yang lebih komprehensif, kalau bisa ya tidak perlu ke panel. Kita berusaha keras dalam forum konsultasi nanti tidak perlu ke tahap selanjutnya," paparnya.
 
Tindakan diskriminasi pun dinilai telah terjadi lantaran pembatasan akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Kebijkan tersebut bisa berdampak negatif terhadap ekspor produk Kelapa Sawit Indonesia di pasar UE.
 
Jerry menyampaikan pihaknya tidak akan ambil kebijkan dengan memberikan perlakuan serupa pada produk UE ke Indonesia. Gugatan di WTO merupakan pembuktian Indonesia kepada forum internasional yang perlu dihormati terkait perdagangan.
 
"Justru dengan kita bawa ini ke WTO, kita tunjukan pada komunitas bahwa kita menghormati kaidah internasional denban menggunakan jalur yang benar. Selain pesan keras ini juga menjadi good exercise yang bawa kita kepada kemenangan," ungkapnya.
 
Dengan gugatan ini, Indonesia meminta UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi pada minyak kelapa sawit.
 
"Kita fokus bagiamana membawa ini (gugatan ke WTO) untuk mendapatkan keadilan," kata Jerry.
 
Adapun UE dipastikan bakal mewajibkan mulai 2020 hingga 2030 terkait penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui melalui kebijakan RED II. Sementara Delegated Regulation merupakan aturan pelaksana RED II yang mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki ILUC berisiko tinggi.
 
Akibat kebijakan itu, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak masuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Situasi inilah yang bakal diperjuangkan Pemerintah Indonesia yang telah tegas membantah segala tuduhan negatif yang dilakukan UE terhadap kelapa sawit.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif