Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya)

Pengangkatan Ex-officio Kepala BP Batam Tunggu Amendemen Regulasi

Ekonomi bp batam
Ilham wibowo • 24 Mei 2019 15:35
Jakarta: Pemerintah memastikan terus membahas penyelesaian dualisme kepemimpinan Wali Kota Batam HM Rudi yang juga akan ditunjuk menjabat ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pengangkatan pejabat ex-officio tersebut akan dilakukan tahun ini.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya masih merampungkan aturan yang menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kebijakan melebur jabatan-jabatan ex-officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam itu diyakini tidak melanggar perundang-undangan.
 
"Ya tunggulah sebentar, kami tunggu amendemen PP 46/2017 selesai," kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hari ini, Darmin memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil menjelaskan, untuk mematangkan segala macam berkas yang dibutuhkan guna mengakomodir proses tersebut. Sejumlah permasalahan lain terkait BP Batam juga turut dibahas.
 
"Pak Sofyan itu masuk Dewan Kawasan BP Batam, kami ya membicarakan ex-officio. Juga ada persoalan kampung tua di Batam yang tanahnya milik BP Batam, mau dikasih hak milik soal kampung tua," ungkapnya.
 
Sementara itu, Menteri Sofyan Djalil memastikan dokumen pengangkatan ex-officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam sudah siap. Upaya dalam mewujudkan integrasi satu pintu dalam hal pengurusan perizinan investasi itu pun diharapakan segera terealisasi.
 
"Surat-suratnya sudah rapih, drafnya juga sudah jadi. Tapi masih harus ada perubahan PP dulu jadi belum ditetapkan, intinya lebih cepat lebih baik," kata Sofyan.
 
Saat ini BP Batam dipimpin oleh Edy Putra Irawady. Edy Putra diangkat oleh Dewan Kawasan Batam menggantikan pejabat lama Lukita Dinarsyah Tuwo. Keputusan pemerintah yang akan mengangkat Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam sempat menimbulkan pro dan kontra.
 
Bahkan penolakan datang dari beberapa lembaga, di antaranya DPR RI dan Ombusdman RI. Ombusdman menilai rangkap jabatan Wali Kota Batam berpotensi melanggar Undang-Undang. Setidaknya terdapat tiga UU yang berpotensi dilanggar yakni UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif