Apresiasi itu disampaikan Azam dalam rapat kerja (raker) dengan Menperin Airlangga Hartato, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan jajaran Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019. Implementasi anggaran 2018 dinilai melampaui target yang ditetapkan.
"Cukup bagus perindustrian, BUMN dan BKPM," kata Azam, mengapresiasi.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Menperin Airlangga Hartato, implementasi anggaran Kemenperin 2018 Rp2.628.110.102.894,00 atau 92,28 persen, dari pagu yang ditetapkan sebanyak Rp2.847.922.836.000,00. Sisa anggaran yang tidak terserap mencapai Rp219.812.733.106.
Airlangga menjelaskan, anggaran tidak terserap terdapat di beberapa sektor, terdiri dari sisa belanja pegawai (Rp24,11 milyar), sisa belanja modal karena penghematan lelang (Rp21,35 milyar), anggaran diblokir yang tidak dicairkan (Rp 78,92 milyar), penghematan kegiatan swakelola (Rp60,15 milyar), dan penghematan perjalanan dinas (Rp35,26 milyar).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mewakili Kementerian BUMN terkait implementasi anggaran 2018. Realisasi anggaran lembaga yang dipimpin oleh Rini Soemarno itu mencapai Rp227.448.357.037 atau 92,1 persen, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp247.041.755.000.
Sementara, Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan implementasi anggaran lembaga yang dipimpinnya pada 2018 mencapai Rp480.686.624.859. Realisasi anggaran mencapai 87,68 persen dari pagu anggaran 2018 sebesar Rp548.229.840.000.
Selain mengapresiasi realisasi anggaran 2018, Komisi VI juga meminta Kemenperin, BUMN dan BKPM untuk menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
