"Dana FLPP sebesar Rp5,1 triliun telah terserap habis pada Juli untuk membiayai kredit kepemiikan rumah (KPR) sejumlah 58.000 unit. Terdiri dari bantuan uang muka perumahan Rp4 juta per rumah, dan mendukung program uang muka KPR satu persen," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan DR Wahidin, Jakarta, Rabu (5/8/2015) malam.
Dirinya menambahkan, setidaknya dibutuhkan dana mencapai Rp67,8 triliun untuk memenuhi program satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Dengan sebagian dana dipenuhi dari APBN, dana bantuan uang muka perumahan dari BPJS ketenagakerjaan, Bapertarum-PNS, PT Taspen dan Perum Perumnas, serta FLPP.
Lebih lanjut, Kementerian PUPR akan mengajukan tambahan dana sebesar Rp750 miliar melalui Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan. "Itu untuk bantuan subsidi selisih bunga KPR," lanjut dia.
Sementara itu, masih menurut Basuki, bantuan yang diberikan pemerintah adalah bantuan uang muka Rp4 juta per rumah, subsidi bunga KPR menjadi hanya lima persen tetap selama 20 tahun serta izin pengajuan KPR dengan uang muka satu persen.
Selain itu, pemerintah menargetkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah dari Rp4 juta (untuk membeli rumah tapak) dan pendapatan di bawah Rp7 juta (untuk membeli rusun). Sedangkan harga rumah untuk MBR adalah antara Rp115 juta per unit, hingga Rp165 juta per unit untuk rumah tapak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
