Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas, Gusti Nyoman Wiraatmadja, mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mendukung penuh pembangunan ini, harus memerhatikan persoalan keselamatan. Sebab, tidak hanya pipa yang tertanam di bawah laut sana, akan tetapi terdapat 250 platform lebih.
"Kalau pelabuhan akan dibangun, dan fasilitas minyak, kajian risk harus dilakukan sangat baik. Beberapa platform dan dihitung nilai keekonomiannya," kata Wiraatamadja, dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan, Adolf Richard Tambunan, mengatakan, pihaknya akan melakukan uji amdal terkait risiko yang akan ditimbulkan. Rencananya, tahun ini akan dilakukan lagi.
"Ini adalah co-exist. Bisa hidup kedua-duanya. Sektor minyak tetap bisa beroperasi. Adanya pelabuhan dan di sekitar pipa-pipa, juga ada di pelabuhan di dunia ini. Seperti di Amerika, Hong Kong, bahkan Tanjung Priok. Kita juga ada ketentuan mitigasi risiko," tukas dia.
Wiraatmadja mengatakan, pipa-pipa tersebut hanya sebatas pipa distribusi dan pipa transmisi. Berbeda dengan pipa yang terpasang di sekitar Cilamaya.
Meski demikian, ia tetap berharap Kementerian Perhubungan dapat memindahkan pembangunan lebih jauh ke arah timur. Paling aman, kata dia, melewati garis pantai di sekitar Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Atau sekira 30 kilometer, bukan 3 kilometer seperti yang diinginkan Kemenhub.
Seperti diketahui, Kemen ESDM memperhitungkan produksi migas yang sudah berlangsung sejak 1971. Produksi itu dilakukan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ). Jika tetap dibangun, walau berdampingan, pihaknya akan menyetop produksi migas sementara.
Akibatnya, tidak hanya rugi hingga triliunan rupiah, akan tetapi sepertiga pasokan listrik ke Ibu Kota akan padam selama dua bulan. Pihaknya akan memotong tujuh pipa dan akan dipindahkan dan diperdalam. Sementara itu, Kemenhub salah satu alasan tetap mempertahankan di Cilamaya, untuk menekan biaya logistik. Pasalnya, Cilamaya dikhususkan untuk membantu distribusi otomotif yang notabene berpusat di Cikarang dan Karawang.
Adapun dampak lingkungan lainnya, seperti ketahanan pangan dan kemandirian energi tetap diperhatikan. Kemenhub meminta untuk tidak mendikotomikan pihaknya dengan Kementerian ESDM. Alasannya, pembangunan pelabuhan Cilamaya ini, murni tujuan nasional. Tidak dikhususkan untuk negara dan industri tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
