medcom.id, Jakarta: PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk (Bank BJB) dipilih sebagai salah satu dari 23 lembaga jasa keuangan (LJK) yang menjadi operator penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Penyaluran Dana Gaji Bulanan PNS Pusat melalui Bank Operasional II Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 2015 berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta, Senin (13/4/2015).
Perjanjian kerja sama yang ditandatangani dirut Bank BJB dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Marwanto Harjowiryono tersebut berlaku hingga akhir 2017. "Berlakunya sejak kerja sama ditandatangani hingga akhir 2017," kata Direktur Utama Bank BJB Ahmad Ifran.
Ia menyebutkan sisi positif bagi bisnis di balik kerja sama itu yakni salah satunya dapat meningkatkan dana pihak ketiga (DPK). Dan hal itu sudah berlangsung di wilayah Jawa Barat dan menjadi salah satu penunjang penyaluran kredit PNS di daerah itu.
Irfan menyebutkan berdasarkan surat keputusan nomor KEP-126/PB/2015, dalam kerja sama itu, bersama 22 lembaga perbankan lainnya, pemerintah menunjuk Bank BJB sebagai Bank Operasional II. Menurutnya, kerja sama ini juga sejalan dengan misi lembaga perbankan BUMD Jabar-Banten itu. Pasalnya tahun 2015 pihaknya fokus meningkatkan market share DPK.
Menurut dia kerja sama itu mengatur proses dan penyaluran dana SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SP2D-R (Surat Perintah Pencairan Dana Retur) dan SPT (Surat Perintah Transfer) Gaji Bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, sekaligus menjamin penyaluran dana tersebut tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
"Kami berkeinginan kuat menjadi perusahaan yang lebih besar, kuat, dan tentunya, lebih besar," pungkas Irfan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
