Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)

Selesaikan Konflik Agraria di Telukjambe, Menteri ATR akan Temui Stakeholder

Ekonomi petani konflik agraria
Suci Sedya Utami • 04 Mei 2017 13:01
medcom.id, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil baru akan menemui para pihak, baik Pemda maupun pengusaha, untuk penyelesaian sengketa tanah di Telukjambe, Karawang, Jawa Barat, pekan depan.
 
"Semoga Selasa depan sudah bisa bertemu sama stakeholder," kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis 4 Mei 2017.
 
Presiden Joko Widodo memberikan sekitar tiga hari pada Sofyan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jumat 5 Mei besok adalah hari terakhir dari batas waktu yang diberikan Jokowi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sofyan mengklaim telah menemukan format penyelesaian konflik. Namun ia masih enggan membeberkan solusi yang dimaksud.
 
Baca: Petani Tunggu Janji Jokowi Selesaikan Konflik Agraria di Telukjambe
 
"Kami sudah temukan formatnya, tapi implementasi butuh waktu. Kami perlu bertemu pemilik tanah. Format itu harus dikomunikasikan dengan stakeholder, bupati dan lain-lain," tutur dia. Ia yakin petani bisa dipulangkan ke daerah asal mereka.
 
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menjanjikan akan menyelesaikan konflik agraria antara petani dan perusahaan di Telukjambe, Karawang. Janji itu disampaikan Jokowi pada pertemuan dengan Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) di Kompleks Istana. Para petani menunggu janji direalisasi.
 
"Beliau siap menyelesaikan konflik agraria yang ada di Karawang. Tapi, tidak bisa disebutkan, dia butuh tiga hari," kata Ketua Umum STTB Maman Nuryawan di Kompleks Istana, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 3 Mei 2017.
 
Baca: Petani Telukjambe Bergantung Kepada Jokowi
 
Maman menjelaskan, sejatinya petani sudah menempati lahan di Telukjambe sejak 1962. Namun, pada 2012, PT Pertiwi Lestari mengklaim lahan seluas 791 hektare yang ditempati warga.
 
Menurut Maman, kegiatan perusahaan merugikan masyarakat. Rumah-rumah petani dirobohkan dan lahan pertanian dihancurkan. Sebanyak 64 anak putus sekolah selama 8 bulan.
 
STTB yang sempat menggelar aksi kubur diri di depan Istana, Senin 1 Mei 2017, menyampaikan tiga tuntutan. Yakni hak atas tanah untuk para petani, hak atas tanah untuk perekonomian para petani, dan mengembalikan petani ke lahan pertanian.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif