Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (MI/PIUS ERLANGGA)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (MI/PIUS ERLANGGA)

Kementerian ATR Percepat Legalisasi Tanah untuk Reforma Agraria

Ekonomi tanah pertanahan sertifikat tanah gratis kementerian agraria dan tata ruang
07 Mei 2019 08:46
Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat legalisasi pendaftaran tanah. Langkah itu dilakukan dalam rangka mewujudkan reforma agraria termasuk menghindari adanya permasalahan konflik lahan dan sengketa tanah.
 
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyebutkan bahwa pendaftaran tanah juga bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan mengagunkan sertifikatnya ke pihak perbankan. Hal itu selaras dengan Pasal 19 UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 
Di mana aturan itu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sofyan Djalil mengaku akan terus menyelesaikan permasalahan sengketa tanah sesuai dengan hukum yang berlaku. "Tentang penyelesaian konflik akan kita selesaikan. Prosesnya disesuaikan dengan kepastian hukum yang berlaku," ucap Sofyan, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
 
Selain itu, ia mengungkapkan terkait masalah sengketa tanah antara masyarakat adat Senama Nenek di Kabupaten Kampar, Riau dengan perusahaan swasta telah diselesaikan. Ia menyatakan Presiden Jokowi telah meminta kepada kementerian yang dipimpin dirinya untuk mencabut konsesi perusahaan yang tidak memberikan haknya kepada masyarakat.
 
"Konflik masyarakat di wilayah Senama Nenek di Kabupaten Kampar dengan PTP (PT Perkebunan) sudah selesai," katanya.
 
Penyelesaiannya, kata Sofyan, dengan melepaskan tanah ulayat seluas 2.800 hektare yang masuk wilayah konsesi PTP kepada masyarakat hingga akhirnya tanah tersebut menjadi hak milik masyarakat adat Senama Nenek.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif