Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Kinerja Bisnis dan Operasional Bank BJB Dinilai Belum Efisien

Ekonomi bank bjb
Husen Miftahudin • 29 April 2019 09:31
Jakarta: Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir, menilai pelaksanaan bisnis dan operasional Bank BJB belum efisien. Termasuk sinergi antarhubungan intra lembaga di bank milik warga Jabar tersebut.
 
"Masih banyak pemborosan yang sebenarnya bisa diminimalkan, sehingga BOPO tidak berada di atas 80 persen. Tidak ada upaya strategis yang dilakukan berupa program efisiensi dan optimalisasi anggaran biaya," ujar Syahrir dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
 
Bila melihat pertumbuhan bisnis, sambung Syahrir, kinerja Bank BJB dirasa tidak mengalami peningkatan pertumbuhan bisnis. Padahal, target bisnis sudah dikecilkan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, tingkat kualitas kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) secara umum meningkat dibarengi dengan penurunan porfolio kredit terutama di segmen komersial, KPR, dan UMKM yang menuntut peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
 
"Kualitas pelayanan nasabah dirasakan menurun, seiring dengan penurunan motivasi dan semangat/gairah kerja pegawai yang disebabkan oleh suasana kerja yang tidak kondusif. Hal ini juga menjadi penghambat, kredit menurun dan penghimpunan dana didominasi oleh deposito, sedangkan penyaluran kredit diberikan dengan NIM yang tipis," tuturnya.
 
Syahrir berharap jajaran komisaris dan direksi Bank BJB melakukan pembahasan secara optimal terkait kinerja bank itu. Termasuk cermat dalam memilih pemimpin Bank BJB.
 
"Saya rasa pemprov perlu mencermati lebih dalam lagi soal kemajuan BJB. Jangan sampai pemilihan Dirut Bank BJB sarat akan kepentingan politik atau pribadi salah satu tokoh di Jawa Barat," tegasnya.
 
Sementara terkait pemilihan Dirut Bank BJB, pegiat Bank Daerah Watch (BDW) AK Supriyanto menuturkan para pemegang saham perlu mencermati penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan di Bank BJB oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Sebab, salah satu kandidat dirut dikabarkan ikut diperiksa, meskipun kapasitasnya masih sebatas saksi.
 
Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu disebut-sebut terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang kurang berjalan dengan baik di dalam Bank BJB, seperti munculnya kredit bermasalah dan praktek percaloan kredit pensiun di Bandung maupun kredit pegawai di Jakarta.
 
Menurut informasi yang diterima BDW, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga telah menemukan pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) di berbagai tingkatan, baik dalam hal operasional kredit maupun operasional bank.
 
"Jika para pemegang saham tidak berupaya untuk memetakan seluk beluk perkara hukum ini, Bank BJB akan memiliki risiko reputasi yang serius," ungkap Supriyanto.
 
Selain itu, Supriyanto juga menyoroti pergantian pejabat-pejabat Bank BJB yang terkesan masif dalam beberapa bulan terakhir. Menurut dia, pergantian-pergantian tersebut dapat memunculkan isu konflik kepentingan.
 
"Pergantian secara besar-besaran dalam waktu yang cepat berpotensi membahayakan sistem yang sudah berjalan baik pada organisasi. Dalam industri perbankan, rotasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika pergantian pejabat dalam posisi tertentu memerlukan izin dari Dewan Komisaris dan OJK, maka yang harus diurus dahulu adalah persetujuan dari lembaga-lembaga itu dulu, bukan pergantiannya," jelas dia.
 
Untuk diketahui, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB dalam waktu dekat bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu agenda RUPS tersebut adalah memilih Dirut Bank BJB.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif