Ketua Satgas Pangan Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengatakan timnya telah melakukan pengecekan langsung gudang jagung di empat provinsi sentra jagung yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Pantauan dilakukan selama 3 sampai 10 September 2018.
"Saat ini pemeriksaan September awal kondisi jagung tidak ada," ujar Setyo, dalam pertemuan dengan pengusaha telur ayam di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 26 September 2018.
Menurut Setyo ketersediaan stok jagung sebagai bahan utama industri pakan ternak ini menunjukan hanya mencukupi wilayah dengan cakupan kecil. Subsidi dari sentra penghasil jagung itu pun belum bisa memenuhi kebutuhan komoditas pangan secara nasional.
"Hasil yang kita temukan di gudang ada, paling tinggi 800 ton di Sulawesi Selatan, itu tidak bisa keluar karena di sana juga butuh jagung," ungkapnya.
Setyo memastikan tak ada masalah kriminal dari kelangkaan jagung ini. Stok bakal kembali normal pada saat panen raya. Namun, konsekuensinya bakal dirasakan langsung oleh pengusaha telur ayam terkait ketersediaan pakan.
"Oktober akan panen tapi sedikit, banyak pada akhir Oktober. Masalahnya peternak tidak bisa ditunda, ayam tidak boleh puasa," tuturnya.
Ketua Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit meminta supaya pemerintah meninjau kembali kebijakan impor jagung. Respon cepat perlu dilakukan saat produksi jagung di dalam negeri tak mencukupi pemenuhan industri pakan ternak.
Impor jagung sedianya sudah ditutup sejak 2016 karena produksi jagung dianggap surplus. Namun, Anton mengungkapkan penilaian lain lantaran wilayah sentra produksi penghasil jagung nasional hanya mampu memenuhi 5 juta ton per tahun. Jumlah itu berbanding kecil dengan kebutuhan jagung untuk pakan ternak sebesar 8 juta ton dalam setahun.
"Kami berharap kalau bisa ya seluruhnya kita beli dari sini. Kalau surplus di mana jagungnya sekarang, pasar tidak bisa ditipu, kalau barang ada pasti harga turun," papar Anton.
Produksi jagung dalam negeri yang tak mencukupi kebutuhan itu disiasati dengan mencampur pakan ternak dengan gandum. Kondisi ini dinilai berdampak buruk secara jangka panjang lantaran ketersediaan gandum hampir seluruhnya berasal dari pembelian impor.
"Impor itu bukan sesuatu yang haram. Yang paling penting memperkuat daya tahan kita sehingga bisa menjual barang bisa lebih murah dan efisien," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
