Kementerian PUPR Sertifikasi Operator Alat Berat
Ilustrasi. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta, PT Superkrane Mitra Utama, serta PT Wika Beton melakukan uji sertifikasi operator alat berat. Sebanyak 57 peserta ikut andil bagian, rinciannya 14 peserta uji operator crawler crane dan 43 peserta uji teknisi presstressing equipment

Sesditjen Bina Konstruksi Yaya Supriyatna Sumadinata mengakui tenaga kerja konstruksi operator di Indonesia masih sedikit. Meski memiliki kemampuan dan pengalaman, namun hanya sedikit yang memiliki sertifikat dan tergolong tenaga kerja ahli.

"Ibarat berkendara, banyak yang bisa berkendara di jalan raya, namun belum semua yang memiliki surat izin berkendara. Pengalaman dan kemampuan dalam mengoperasikan alat berat yang dimiliki juga harus disertai dengan surat izin atau sertifikat," ujar Yaya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Menurut Yaya, sertifikat merupakan bentuk pengakuan dari kemampuan dan keterampilan tenaga kerja konstruksi. Manfaat sertifikat akan terasa saat pekerjaan konstruksi mengalami masalah. Hal ini juga sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

"Salah satu faktor yang berperan penting dalam membangun kualitas infrastruktur adalah keandalan dan kompetensi SDM konstruksi para pekerja konstruksi. Pembinaan dan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi merupakan suatu keharusan untuk membangun infrastruktur yang baik serta menghindari terjadinya kegagalan konstruksi," tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Lukman Hakim mengakui pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan pasokan material konstruksi dalam volume yang besar. Konstruksi beton masih menjadi material konstruksi utama lantaran menjadi bahan baku yang relatif tersedia, mutu yang dapat di desain, mudah dibentuk, serta tahan terhadap suhu tinggi.

"Teknologi beton diharapkan lebih mudah dikerjakan, lebih kuat, lebih awet namun tetap ekonomis dan ramah lingkungan. Untuk itu Kementerian PUPR melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melakukan riset untuk memanfaatkan bahan baku lokal, limbah produksi atau daur ulang material," tutup Lukman.

Secara umum, Kementerian PUPR tengah menggenjot tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia pada akhir 2017 mencapai 8,1 juta. Namun dari jumlah tersebut, hanya 470.789 orang yang memiliki sertifikat.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id