NEWSTICKER
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : AFP
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : AFP

Sri Mulyani Curhat Sulit Urus BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan sri mulyani
Eko Nordiansyah • 18 Februari 2020 19:07
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan sulitnya mengurus BPJS Kesehatan. Masalah yang membelit BPJS Kesehatan tidak bisa dilihat dari satu aspek lantaran saling berkaitan satu sama lain.
 
Menurutnya persoalan BPJS Kesehatan tak hanya mengenai peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas III mandiri yang merasa kesulitan dengan kenaikan iuran. Namun di balik itu, pemerintah perlu menjaga agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan tetap berjalan.
 
"Jadi enggak bisa hanya lihat satu sisi, oleh karena itu kami mencoba sampaikan apa yang jadi proses pemikiran pemerintah selama ini," kata Ani sapaannya dalam rapat gabungan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ani mengungkapkan kesulitan ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola BPJS Kesehatan. Bahkan Puan Maharani yang saat ini menjadi Ketua DPR tahu betapa sulitnya mengelola BPJS Kesehatan ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
 
"Saat Bu Puan jadi Menko kita lihat masalah ini dari semua segi, tidak hanya satu segmen peserta. Bu Puan waktu pimpin di lingkungan internal pemerintah enggak rapat hanya satu kali, dua kali, tiga kali tapi 130 kali lebih lakukan pertemuan," jelas dia.
 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, masalah defisit di BPJS Kesehatan memang bukan masalah baru. Sejak 2014 lalu, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit sehingga pemerintah mau tak mau memberikan suntikan dana agar keberlangsungan BPJS Kesehatan bisa terus berjalan.
 
"Enggak bisa hanya liat satu sisi tarif saja. Ada tarif, dan tarif masalah isu kegotongroyongan. Yang mampu bayar lebih, dan yang agak sedikit mampu bayar yang agak sedikit kurang, dan yang tidak mampu dibayar pemerintah," katanya.
 
Selain itu, masalah ketersediaan layanan kesehatan dasar seharusnya menjadi tujuan adanya BPJS Kesehatan. Bila layanan kesehatan yang diberikan tidak terbatas maka berapa pun iuran yang dikenakan akan tetap membuat BPJS Kesehatan defisit.
 
Sementara soal kolektabilitas peserta BPJS Kesehatan juga menjadi kunci suksesnya program JKN. Pasalnya, selama ini banyak yang beranggapan hanya membayar iuran ketika sakit namun tidak melanjutkan pembayaran iuran ketika sudah sembuh.
 
"Kamu juga bahas serius, lihat semua segi tidak hanya satu potong. Jika bawa hanya satu potong kita memecahkan satu masalah dan timbulkan masalah lain yang lebih besar, atau masalah yang tidak lebih besar dan serius, tapi ada masalah lain," pungkas dia.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif