NEWSTICKER
Ilustrasi buruh yang protes Omnibus Law. Foto: Medcom.id.
Ilustrasi buruh yang protes Omnibus Law. Foto: Medcom.id.

RUU Omnibus Law yang Dianggap Merugikan Buruh

Ekonomi Omnibus Law
Nia Deviyana • 17 Februari 2020 12:49
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law cukup mendapat sorotan, utamanya dalam Pasal 93 tentang ketenagakerjaan yang mengubah beberapa ketentuan.
 
Dalam Pasal 93 RUU Omnibus Law, seperti dikutip Medcom.id, Senin, 17 Februari 2020, pemerintah terkesan memberi kelonggaran terhadap pengusaha dalam hal pengupahan. Hal ini terlihat dari adanya poin-poin yang dihilangkan dan diringkas.
 
Sebelumnya pada Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 disebutkan pengusaha wajib membayar upah tenaga kerja yang tidak melakukan pekerjaannya, dengan ketentuan:
a) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
b) Pekerja/buruh merupakan perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
c) Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan,membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.
d) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara.
e) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
f) Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
g) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat.
h) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha.
i) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, dalam Pasal 93 RUU Omnibus Law, ketentuan terhadap poin-poin pada ayat 2 diringkas menjadi:
Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan dengan ketentuan
a. Pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan.
b. Pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha.
c. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
d. Pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.
 
Di samping itu, RUU Omnibus Law juga tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengupahan terhadap pekerja/buruh yang sakit. Pada Pasal 93 ayat 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dijabarkan secara rinci bahwa:
Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit yakni untuk empat bulan pertama, dibayar 100 persen dari upah. Sedangkan untuk empat bulan kedua, dibayar 75 persen dari upah.
 
Pada empat bulan ketiga, dibayar 50 persen dari upah, dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25 persen dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan pengusaha.
 
Disebutkan juga bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c yakni:
a. Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama tiga hari.
b. Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama dua hari.
c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama dua hari.
d. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama dua hari.
e. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama dua hari.
f. Suami/isteri, orangtua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama dua hari; dan
g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama satu hari.
 
Namun, pada Pasal 93 ayat 3 RUU Omnibus Law,aturan diringkas menjadi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif