Chatib Basri Setuju dengan Ambang Batas Pembukaan Data Kartu Kredit

Eko Nordiansyah 07 Februari 2018 19:48 WIB
kartu kredit
Chatib Basri Setuju dengan Ambang Batas Pembukaan Data Kartu Kredit
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. Dok; ANT.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mewajibkan bank yang menerbitkan kartu kredit melaporkan data transaksi nasabahnya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku setuju dengan limit (batas) tertentu transaksi melalui kartu kredit yang dilaporkan kepada DJP. Jika semua transaksi harus dilaporkan maka membutuhkan waktu lama bagi DJP untuk memeriksa seluruh transaksi.

"Jadi misalnya setahun yang harus dilaporkan berapa Rp1 miliar, Rp2 miliar transaksinya segitu, kalau Rp100 ribu harus lapor pasti semua akan lama ceknya," kata dia ditemui di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

Dirinya menambahkan, batas yang harus dilaporkan akan memudahkan DJP memeriksa apakah nasabah ini memiliki kartu kredit di luar negeri atau tidak. Jika transaksi yang tidak mencapai batas, maka bisa dipastikan penggunaan kartu kredit masih sesuai ketentuan.

"Kalau setahun Rp1 miliar minimal dia income-nya Rp4 miliar, kalau income Rp4 miliar berarti sebulan berapa gajinya, Rp300 juta dan dia mungkin punya kartu kredit di luar juga jadi itu yang akan sangat menentukan impact-nya," jelas dia.

Lebih lanjut, Chatib menilai ketentuan selanjutnya dari aturan yang sudah diterbitkan bisa dibicarakan dengan industri perbankan. Dia menjamin kerahasiaan data nasabah harus bisa dijamin agar tidak disalahgunakan.

"Soal teknis mereka harus bicara dengan perbankan. Harus dijamin, bahwa datanya enggak boleh itu (dipakai untuk hal lain), pajak harus jamin, biasanya data pajak kan enggak boleh dibuka orang," ujarnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama sebelumnya menuturkan pada 2019 perbankan atau penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data  Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan ini menggunakan ambang batas transaksi selama setahun.

Dia mengatakan ambang batas (threshold) transaksi yang wajib dilaporkan yakni dengan total pembelanjaan minimum Rp1 miliar. "Wajib disampaikan hanya untuk total pembelanjaan (tagihan) paling sedikit Rp1 miliar dalam setahun," kata Hestu pada Medcom.id, Senin, 5 Februari 2018.




(SAW)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360