Pengajuan itu diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis 13 Juli 2017.
Ani menyebutkan kucuran modal tambahan yang diusulkan yakni untuk PT Kereta Api Indonesia/ KAI (Persero) sebesar Rp2 triliun dan PT Djakarta LIoyd (Persero) Rp379,3 miliar.
"Untuk PMN di APBNP 2017 kami mohon disetujui untuk KAI Rp2 triliun dan nontunai untuk Djakarta Lloyd Rp379,3 miliar," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, PMN tambahan untuk KAI digunakan untuk menunjang kemampuan perusahaan transportasi pelat merah tersebut dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana LET Jabodetabek.
Ani bilang, tambahan ini sudah dibicarakan dalam koordinasi dengan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan dan kementerian atau lembaga terkait agar bisa menjalankan operasional LRT sesuai target yakni 2018-2019.
"Karena teterbatasan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja K/L Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodetabek," ujar Ani.
Sementara itu, lanjut Ani untuk PMN nontunai Djakarta Lloyd berasal dari konversi utang subsidiary loan agreement (SLA) menjadi ekuitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
