Menurutnya, paradigma ini yang harus diubah. Oleh karena itu, dia berharap ke depannya Indonesia tidak terlalu mudah untuk membuat regulasi. Sebab jika semakin banyak regulasi, dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Karena ada paradigma kalau ada masalah bikin regulasi. Kalau ada masalah bikin aturan, padahal aturannya sudah ada," ungkap Sofyan Djalil, saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Masih lanjut Sofyan, ketika membuat peraturan baru, peraturan yang lama atau yang dinilai menyulitkan seharusnya dikurangi. Bahkan, peraturan baru yang sudah dikeluarkan, terkadang sudah pernah dikeluarkan.
"Sebenarnya sebagian itu sudah ada sebelumnya. Tapi mungkin yang bikin aturan itu tidak liat secara komprehensif. Ada kecenderungan bikin aturan baru tapi yang lama tidak dicabut," ungkap Sofyan.
Untuk itu, Sofyan menyarankan perlu dibentuk tim reformasi regulasi yang dipimpin oleh Kementerian PPN/Bappenas. Nantinya tim ini akan meminta setiap assesment ke semua Menteri dan menilai sendiri setiap assesment tersebut.
"Setiap assesment akan ketahuan, mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu disinkronisasi, kita tidak mengatakan ini harus dihapus tapi disinkronisasi, tapi kalau misalnya ada kaitan antara kementerian ini baru difasilitasi oleh semua tim. Baru dilaporkan ke Presiden," kata mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu seraya mengatakan tim ini sudah sedang berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
