Penandatanganan kerja sama antara Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (kedua kiri) dan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin (kedua kanan). (FOTO: dok Humas Kemenko Perekonomian)
Penandatanganan kerja sama antara Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (kedua kiri) dan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin (kedua kanan). (FOTO: dok Humas Kemenko Perekonomian)

Memanfaatkan Data Lapan untuk Kebijakan Prioritas Nasional

Ekonomi kementerian perekonomian lapan
Husen Miftahudin • 19 Maret 2019 14:19
Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sepakat bekerja sama memanfaatkan data teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.
 
Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin.
 
Susiwijono menyebutkan nota kesepahaman yang diinisiasi sejak Januari 2019 ini akan berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dituangkan kembali dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami mengapresiasi adanya nota kesepahaman ini karena kebijakan yang tepat membutuhkan data yang valid dan akurat," ujar Susiwjono di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.
 
Menurutnya, nota kesepahaman ini menjadi landasan untuk mendukung percepatan program prioritas nasional seperti percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), Moratorium Sawit, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), dan Online Single Submission (OSS).
 
Program-program tersebut diyakini dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Oleh karena itu kita butuh dukungan dari Lapan supaya berbagai program kebijakan nasional kita, terutama kebijakan prioritas itu bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga, ke depan kita ingin mencoba menyiapkan beberapa program-program nasional yang baru agar lebih bisa kita optimalkan data-data yang sudah dikerjakan dengan teman-teman di Lapan," ungkap dia.
 
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo menyatakan, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional, dibutuhkan penyediaan data spasial yang akurat, salah satunya data penginderaan jauh.
 
Misalnya, pemanfaatan data penginderaan jauh pada Kebijakan Satu Peta untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan nasional dan daerah. Contoh lainnya adalah dalam pelaksanaan moratorium sawit untuk penertiban izin perkebunan kelapa
sawit.
 
Wahyu menekankan bahwa kerja sama ini harus terus didorong agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Tiap tahunnya akan dilakukan evaluasi, baik untuk perubahan maupun penajaman.
 
"Kita harus bersungguh-sungguh menggunakan data dan peta yang terintegrasi, terakurat, dan terbaru untuk merancang pembangunan berkelanjutan," tutur Wahyu.
 
Ruang lingkup nota kesepahaman ini juga memuat pengembangan kapasitas sumber daya manusia di seluruh aspek pekerjaan bersama, serta pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana kedua belah pihak.
 
Ke depannya, kerja sama ini perlu terus didorong agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Persoalan tumpang tindih, konflik sosial, dan penyalahgunaan sumber daya alam memang perlu didukung berbagai pihak.
 
"Sekarang kita mencoba untuk memfokuskan tahap sinkronisasi supaya kita bisa mengurangi, menyelesaikan masalah-masalah yang tumpang tindih. Ini menjadi target kita tahun ini dalam menyusun satu rekomendasi penyelesaian terhadap masalah-masalah yang tumpang tindih."
 
Sementara Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menyoroti efisiensi yang dapat dicapai dengan adanya kebijakan satu pintu dalam memanfaatkan layanan citra satelit untuk digunakan seluruh kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Lapan menyediakan citra satelit untuk memberikan data informasi yang bisa mendukung kebijakan prioritas nasional.
 
"Setelah nota kesepahaman, nanti akan ada turunannya, perjanjian kerja sama untuk tema-tema kerja sama tertentu seperti yang terkait dengan moratorium sawit, kemudian terkait masalah tanah di kawasan hutan, kemudian kebijakan satu peta. Jadi Lapan dengan citra satelit resolusi tinggi bekerja sama dengan BIG (Badan Infromasi Geospasial) untuk bisa mendukung kebijakan satu peta," pungkas Thomas.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif