"OSS ini tadinya juga direncanakan akan ada beberapa bahasa. Untuk penyempurnaan ke depan, termasuk bahasa Inggris sedang disiapkan," ujar Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot di kantornya, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.
Selain itu, dalam waktu dekat BKPM juga akan meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi dengan Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap) sebagai lanjutan dari OSS. Sistem tersebut akan diluncurkan Presiden Jokowi pada 12 Maret 2019 di International Convention and Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.
Peluncuran Kopi Mantap bertujuan agar koordinasi antar stakeholder yakni Kementrian/Lembaga (K/L) maupun pemerintaj Daerah (Pemda) bisa lebih optimal sehingga mempercepat proses perizinan.
Yuliot menjelaskan sebelum ada sistem OSS, pengusaha harus menyiapkan dan melengkapi berkas persyaratan perizinan terlebih dahulu. Jika sudah lengkap, maka izin bisa diterbitkan. Dengan OSS, peraturannya dibalik sehingga pengusaha bisa mendapatkan izin usaha lebih dulu, baru kemudian melengkapi persyaratan.
Aplikasi Kopi Mantap dibutuhkan untuk mengawasi perusahaan atau pengusaha yang sudah mengajukan perizinan. Sebab, di OSS protokol komunikasi belum selesai sehingga harus ada aplikasi lanjutan.
"Misalnya untuk izin lokasi, sudah ada pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan BPN dan disampaikan BPN PTSP. Nanti BPN PTSP darlerah akan menyampaikan ke dalam sistem Kopi Mantap bahwa untuk komitmen investasi izin lokasi sudah ada pertimbangan teknis pertanahannya dari kantor pertanahan kabupaten kota," paparnya.
Peluncuran Kopi Mantap masuk ke dalam tiga rangkaian acara yang digelar BKPM sebagai upaya mendorong investasi demi meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
Adapun tiga kegiatan tersebut antara lain Regional Investment Forum (RIF) pada 11 Maret 2019, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 pada 12 Maret 2019, dan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap) pada 13-14 Maret 2019.
Rakornas Investasi merupakan kegiatan tahunan untuk mengonsolidasikan seluruh program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, promosi, pelayanan, dan pengendalian, serta pelaksanaan penanaman modal. Sementara RIF bertujuan untuk mengomunikasikan berbagai kemajuan dan peluang investasi langsung kepada investor.
Kegiatan ini nantinya akan hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan beberapa pembicara dari sektor swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
