NEWSTICKER
Konsep Investasi Hijau Cocok untuk Papua dan Papua Barat. Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Konsep Investasi Hijau Cocok untuk Papua dan Papua Barat. Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Konsep Investasi Hijau Cocok untuk Papua dan Papua Barat

Ekonomi papua investasi hijau
Ilham wibowo • 27 Februari 2020 10:53
Sorong: Konsep investasi hijau atau ramah lingkungan saat ini tengah dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, konsep ini sesuai apabila diterapkan di Papua dan Papua Barat yang memiliki sumber daya alam melimpah.
 
"Berkaitan dengan modal alam yang melimpah di Papua dan Papua Barat, investasi hijau dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan keberlanjutan akan menjadi skema yang tepat untuk mempromosikan pembangunan Papua dan Papua Barat," kata Luhut melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Februari 2020.
 
Konsep investasi hijau dalam tahap awal akan menyasar hasil pertanian dan perikanan di Papua dan Papua Barat yang berpotensi untuk diekspor, serta ekowisata. Komoditas yang siap ditingkatkan dan dikembangkan seperti kakao, kopi arabika, dan pala.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami juga memiliki rumput laut dan kopi Robusta yang tumbuh baik di Papua, serta budaya, lingkungan, laut di Papua yang menawarkan banyak peluang untuk ekowisata," papar Luhut.
 
Luhut berharap, konsep investasi ramah lingkungan yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat bisa memacu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua.
 
"Jadi dengan adanya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi. Perekonomian alam tumbuh dan orang bisa mendapatkan manfaat sosial darinya," imbuhnya.
 
Untuk mengoptimalkan modal alam yang dimiliki, Luhut menyatakan pemerintah akan menguatkan strategi dalam melindungi, melestarikan, dan mengelola ekosistem Papua dan Papua Barat secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah, menurutnya, ditunjukkan melalui pengembangan prakarsa pembangunan rendah karbon; moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit; hingga moratorium konsesi hutan alam primer dan lahan gambut.
 
"Hutan dan ekosistem Papua dan Papua Barat perlu dijaga agar tetap utuh. Pemerintah akan memberikan kerangka kebijakan sementara pelaku bisnis perlu menyediakan investasi dan dukungan. Kolaborasi ini hanya dapat dilakukan secara efektif jika pemerintah daerah, masyarakat, kelompok adat, bisnis lokal, kelompok agama dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja bersama dan saling mendukung," paparnya.
 
Menko Luhut menambahkan bahwa Indonesia adalah 'ibu kota alami dunia' yang terdiri dari 17.500 pulau yang merupakan rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Luas kawasan hutan Indonesia menurutnya tercatat sekitar 125,9 juta hektare yang merupakan 63,7 persen dari luas daratan Indonesia.
 
Selain itu 15 persen dari semua spesies di planet ini dapat ditemukan di Indonesia dan Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut paling banyak di dunia.
 
Lebih lanjut Menko Luhut menilai, potensi Hutan bakau Indonesia mencapai 3 juta hektare yang merupakan sepertiga dari cadangan karbon pesisir global merupakan sebuah potensi yang dapat dikelola dalam rangka berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim dunia.
 
"Indonesia memiliki wilayah karbon terkaya di dunia, kita memiliki sekitar 75 persen-80 persen karbon kredit dunia," ujar Luhut.
 
Stok karbon di Indonesia menurut padat dan tak tergantikan. Sekali hilang, kata dia, mereka tidak dapat dipulihkan dalam kerangka waktu cepat dan akan mengurangi anggaran karbon global.
 
”Hilangnya karbon yang tidak dapat dipulihkan dalam sumber daya alam ini, terutama lahan gambut, hutan bakau dan hutan tropis yang utuh akan mewakili debit permanen pada sisa anggaran karbon global," tuturnya.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif