Hal tersebut tentu untuk meningkatkan konektivitas melalui jalur laut serta mendorong moda transportasi laut agar lebih maju dan kompetitif, sehingga tidak hanya dibebankan pada jalur darat dan menyebabkan biaya angkut yang mahal.
PT Baruna Jaya memandang sampai saat visi kemaritiman yang dicita-citakan Jokowi belum terlihat. Namun, perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Riau (Kepri) ini yakin kedepannya dengan perhatikannya sektor maritim akan bisa mengangkat industri pelayaran nasional.
"Ke depannya, kami bisa diberi kesempatan untuk berkembang. Kami sebagai operator (transportasi) laut diberi kesempatan dan dorongan untuk menjadi besar," terang Direktur Pelaksana PT Baruna Jaya, Askari Ali Masakau ditemui di kediamannya, Jalan Pos, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa (11/10/2014) malam.
Apalagi, Kepulauan Riau merupakan daerah yang lebih banyak berupa perairan dibandingkan daratan yakni dengan presentase 96 persen berbanding empat persen.
Namun, katanya, saat ini yang menjadi problem daripada industri pelayaran di daerah ini yakni mengenai pengawasan pusat yang masih mendominasi. Padahal, kata pria yang akrab disapa Karim ini, masalah birokrasi harusnya langsung saja di bawah kendali daerah sehingga tidak perlu memakan waktu yang panjang.
"Misalnya pembuatan sertifikat kapal dan izin beroperasi masih dipegang pusat, di daerah tidak ada sertifikat permanen. Harus mengurus dulu ke pusat, padahal ini kewenangan daerah," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
