Ilustrasi. FOTO: Setkab
Ilustrasi. FOTO: Setkab

Kemenkes: Program JKN Ubah Skema Pembiayaan Kesehatan

Ekonomi jkn asuransi kesehatan
Angga Bratadharma • 12 September 2019 19:33
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mengubah komposisi skema pembiayaan. Dalam konteks ini, Kemenkes mencatat persentase skema pembiayaan pemerintah meningkat, persentase skema JKN meningkat, dan persentase skema pengeluaran kantong rumah tangga menurun.
 
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Kalsum Komaryani menjelaskan skema pembiayaan belanja kesehatan Indonesia dari waktu ke waktu terlihat meningkat, terutama dari 2010 hingga 2017. Jika di 2010 tercatat belanja kesehatan Rp211,2 triliun maka di 2017 sudah mencapai Rp436,5 triliun.
 
"Itu mengartikan masyarakat membelanjakan uang untuk pelayanan kesehatan dan mungkin salah satunya untuk membayar premi asuransi kesehatan," kata Kalsum Komaryani, dalam Indonesia Best Insurance Award 2019, di Jakarta, Kamis, 12 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kalsum menambahkan kondisi penjaminan kesehatan di Indonesia saat ini masih didominasi dari program JKN. Bisa dikatakan sebagai perusahaan asuransi terbesar lantaran program tersebut memiliki nasabah sebanyak 223 juta jiwa atau 84 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
 
"Memang ini juga bersinggungan dengan asuransi swasta karena memang dimungkinkan untuk itu (asuransi swasta menawarkan produk asuransi kesehatan kepada masyarakat). Tapi memang ada juga masyarakat yang belum tersentuh dari program JKN ini," ucapnya.
 
Ia menjelaskan besarnya jumlah peserta dari JKN lantaran memang ada kewajiban ikut program tersebut sejalan dengan kehadiran Undang-Undang No 40 Tahun 2004. Sedangkan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia akan mengikuti RPJMN yang dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
 
"Pembangunan kesehatan mengikuti dari RPJMN lima tahun dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan sekarang pada tahap persiapan infrastruktur termasuk bagaimana mutu kesehatan. Dan artinya lebih banyak kuratif dan rehabilitatif termasuk produk dari asuransi kesehatan swasta," tukasnya.
 
Dalam kesempatan lain, pemerintah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor kesehatan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir alokasi budget untuk sektor ini naik secara signifikan.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi budget untuk kesehatan pada 2014 hanya sebesar Rp59,7 triliun. Jumlah ini meningkat lebih dari 100 persen menjadi Rp123,1 triliun di 2019, dan tahun depan direncakan akan naik lebih tinggi lagi sebesar Rp132 triliun.
 
"Mayoritas dialokasikan untuk kelompok masyarakat miskin dan masyarakat hampir miskin. Dibandingkan dengan kenaikan rata-rata sektor lain kenaikan alokasi dana kesehatan termasuk yang tertinggi," kata dia.
 
Tak hanya soal alokasi anggaran, pemerintah juga memperbaiki pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk lebih tepat sasaran, maka diperlukan teknologi digital dalam membantu pemerintah untuk mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan.
 
"Seluruh data berupa identifikasi para peserta (masyarakat), tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medisnya," pungkas dia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif