NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: Media Indonesia
Ilustrasi. FOTO: Media Indonesia

BPK: 4 Proyek Pelindo II Rugikan Negara Rp6 Triliun

Ekonomi bpk pelindo ii
Antara • 08 Januari 2020 14:04
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan empat proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara lebih dari Rp6 triliun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Diharapkan persoalan ini bisa segera diselesaikan dan nantinya tidak ada lagi masalah seperti ini di Tanah Air.
 
"Maka ini wewenang ada di aparat penegak hukum," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Menurut dia, empat proyek di Pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru, dan global bond.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain mengidentifikasi kerugian negara, Agung menjelaskan, BPK juga mengidentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dan mengidentifikasi pihak yang tertanggung jawab. "Sisanya apakah ada mens rea di situ, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," imbuh Agung.
 
Agung menyebutkan di Pelindo II ada juga pemeriksaan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri yang sudah masuk meja hijau dan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). Pada dua kasus itu, Agung menyebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara mencapai Rp30 miliar-Rp50 miliar.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka pada 15 Desember 2015. RJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co Ltd) dari Tiongkok sebagai penyedia barang.
 
Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga ketidaksesuaian itu menimbulkan inefisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.
 
Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sekitar Rp50,03 miliar.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif