“Yang menjadi pertanyaan kami di DPD, bagaimana peran maskapai lain mencakup program pemerintah yang melayani penerbangan ke pelosok-pelosok,” kata Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana dalam keterangan tertulis, Rabu 5 September 2018.
Menurutnya, pembukaan jalur penerbangan ke daerah pelosok dapat menggenjot perekonomian di daerah tersebut. Selain itu, adanya jalur penerbangan perintis sejalan dengan program pemerintah yang ingin melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Apakah ada target maskapai turut berperan serta membangun jaringan hubungan antar daerah ini, melingkupi kebutuhan masyarakat," ungkap dia.
Oleh karenanya, Aji berharap maskapai pelat merah Garuda dan Citilink dapat memperluas rute penerbangan, khususnya ke daerah pelosok. "Salah satu janji presiden di nawacita adalah menggapai semua daerah pelosok, melalui penerbangan perintis,” ujarnya.
Selain itu, senator dari Provinsi Maluku Anna Latuconsina berharap agar maskapai penerbangan di Indonesia dapat menambah rute penerbangan ke pulau-pulau di Maluku. Menurutnya beberapa daerah di Maluku memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Kalau berbicara Provinsi Maluku, ini provinsi kepulauan yang memiliki pulau 1.340 pulau. Kendala terbesar kami adalah perhubungan. Apakah ada kemungkinan untuk bisa membuka jalur Ambon ke Namlea. Dan kami berharap ada maskapai yang melirik Ambon-Saumlaki-Darwin, sehingga pariwisata di Maluku dapat naik. Maluku tenggara banyak sekali objek wisata yang sangat menarik,” katanya.
Sementara itu, Managing Director Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi menilai pembukaan jalur penerbangan ke daerah perintis cukup visible. Sebab, potensi pasar di daerah-daerah sangat potensial.
Namun Direktur Niaga Domestik PT. Garuda Indonesia Nina Sulistyowati menambahkan, ada beberapa syarat pembukaan jalur penerbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2018.
"Mulai dari adanya bandara yang layak, tingkat kebutuhan penerbangan, dan juga adanya izin dari pemerintah, dalam hal ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan," kata Nina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
