"Kita bahas berkaitan dengan masalah anggaran blangko e-ktp, yang kita perkirakan tahun 2020 itu tidak cukup sampe dengan akhir tahun," kata dia ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.
Tito tak ingin kekurangan anggaran menyebabkan kelangkaan pembuatan blangko KTP-el di daerah. Apalagi tahun lalu Kemendagri juga mengalami kekurangan anggaran untuk blangko KTP-el meski sudah dipenuhi.
Dirinya menambahkan anggaran untuk blangko KTP-el yang diberikan Sri Mulyani hanya bertahan lima sampai enam bulan. Untuk itu, Kemendagri akan mengirimkan surat resmi kepada Sri Mulyani untuk tambahan anggaran.
"Sehingga minta agar ditambah dan beliau sampaikan agar berikan surat resmi. Kami akan kirimkan surat resmi dengan detailnya berapa kebutuhannya, ini yang kira-kira dibahas pertama," jelas dia.
Tito menyebutkan kebutuhan blangko KTP-el tahun ini bisa mencapai 30 juta keping, padahal anggarannya hanya mencukupi 16 juta keping. Apalagi awal tahun ini ada bencana alam yang menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk dokumen-dokumen kependudukan meningkat.
"Ini kan penting, seperti banjir kemaren ada yang kehilangan KTP, KK, ini Dirjen Dukcapil untuk bantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen tersebut secara gratis. Ini sudah berjalan. Otomatis akan bertambah lagi kebutuhannya. Ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
