Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Foto: Medcom.id/Nia Deviyana.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Foto: Medcom.id/Nia Deviyana.

Penenggelaman Kapal Bukti Indonesia Tidak 'Tidur'

Ekonomi kelautan dan perikanan penenggelaman kapal
Nia Deviyana • 19 November 2019 17:20
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo membahas mengenai kebijakan penenggelaman kapal pencuri. Warisan kebijakan dari menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
 
Menurut dia, menenggelamkan kapal pencuri menjadi bukti bahwa Indonesia tidak 'tidur' dan sebagai efek jera. Namun, saat ini dia ingin mengedepankan aspek pemanfaatan kapal-kapal tersebut.
 
"Intinya kalau mereka ketahuan mencuri terus lari, ya kita tenggelamkan. Kenapa harus takut? Cuma jangan membuat jargon tenggelamkan adalah segala-galanya dalam mengatasi masalah negara ini," kata Edhy di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia pun membahas nasib kapal-kapal asing pencuri ikan yang masih stranded (terdampar) dan sudah inkrah (berkekuatan hukum). Adapun dari hasil pembahasan, disepakati kapal-kapal tersebut harus memberikan daya guna.
 
"Harus ada gunanya untuk apa (kapal-kapal itu). Tadi ada Menkeu (Sri Mulyani) dan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), nanti beliau-beliau memutuskan kapal-kapal yang sudah inkrah arahnya mau diapakan, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan atau ke pemerintah daerah setempat," ujarnya.
 
KKP diminta mengkaji penerima hibah, serta melakukan pengawasan pasca kapal tersebut dihibahkan.
 
"Yang jelas kami sedang menyiapkan siapa penerimanya. Memang ada juga kampus yang minta untuk pelatihan, bisa juga untuk pendidikan, atau rakyat pesisir maupun koperasi, tapi kan harus kita pastikan mereka layak menerima atau tidak. Jangan sampai kapalnya mangkrak atau dijual lagi," tuturnya.
 
Sementara untuk kapal asing yang stranded, Edhy mengatakan sedang memikirkan cara agar kapal-kapal tersebut tidak memenuhi tempat.
 
"Apakah akan diberikan izin lagi atau dibagaimanakan, nah itu sedang kami kaji. Yang jelas langkah-langkah kita harus bisa menghasilkan solusi dan ada penghasilan buat negara yang akhirnya bisa meningkatkan devisa," imbuhnya.
 
Saat ini, kata Edhy, sebanyak 72 kapal inkrah, yang mana 45 kapal masih dalam kondisi baik, enam kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif