Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Ibu Kota Baru Maksimalkan Bonus Demografi

Ekonomi bonus demografi Ibu Kota Baru
Media Indonesia • 30 Oktober 2019 10:39
Jakarta: Pemerintah tengah merancang skenario pemindahan ibu kota negara dari berbagai aspek. Dalam hal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang akan mengambil peran strategis untuk menangani kependudukannya.
 
Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal berkeyakinan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan kependudukan. Bahkan, menurutnya, bonus demografi dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tumbuhnya potensi ekonomi baru di luar Jawa, ketimpangan sosial yang selama ini menjadi masalah klasik di Indonesia akan berkurang.
 
"Selama ini bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja, dengan pemindahan pusat pemerintahan ke sana dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut," kata Nofrijal dalam seminar bertajuk Penataan dan Aspek Demografi terhadap Rencana Pindah Ibu Kota Negara Terkait dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 56,56 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah sebesar kurang dari 10 persen kecuali Pulau Sumatra.
 
Menurut Nofrijal, tingginya beban DKI Jakarta sebagai pusat sejumlah aktivitas perekonomian diiringi pula dengan tingginya kadar pencemaran udara serta padatnya penduduk dan rawannya bencana di Pulau Jawa. Sejalan dengan pengendalian kuantitas penduduk, BKKBN juga akan fokus pada pembangunan kualitas penduduk di Kaltim.
 
"Kualitas ini akan kita bahas bersama pakar mulai perencanaan pendidikan dasar sampai pada penataaan fasilitasi terhadap penduduk usia lanjut," tuturnya.
 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyampaikan sekitar 870 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan ke Kaltim. Hal itu tentu akan menstimulasi pasar barang, jasa, dan industri rumah tangga, serta memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
 
Bonus demografi merupakan salah satu peluang besar bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Menurutnya, perubahan pada pola migrasi yang dimulai dari ratusan ribu ASN itu merupakan hal positif untuk memanfaatkan bonus demografi di Indonesia.
 
"Apabila pola migrasi diperbaiki akan menciptakan pemerataan bonus demografi karena bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik malah akan menciptakan kesenjangan yang lebih besar," kata Isa.
 
Berdasarkan data Hasil Proyeksi Supas, Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan penduduk hingga mencapai 318 juta jiwa pada 2045. Diprediksi hingga 2045, usia penduduk produktif (15-64 tahun) akan mendominasi 68,7 persen jika dibandingkan dengan usia lainnya.

Aksi Bukan Diskusi

Kemarin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo sengaja berkeliling ke tiga kota, yakni Brebes, Cirebon, dan Kuningan untuk menyosialisasikan pencegahan kasus kekerdilan (stunting) yang membuat anak lebih pendek ketimbang rata-rata tinggi badan anak seusianya.
 
Hasto juga melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB) sebab di daerah perbatasan kadang sulit dijangkau dengan medan yang sangat sulit.
 
Saat meninjau pelaksanaan pelayanan KB di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat di Puskesmas Kecipir, Kecamatan Losari, Brebes, Hasto menegaskan aksi lebih penting ketimbang diskusi.
 
"Rapat-rapat dengan penanganan lambat, kurang bermanfaat kalau tidak ada aksi di lapangan. Mari kita aksi-aksi, kerja-kerja jangan cuma diskusi," ujar Hasto
 
Dalam kesempatan tersebut, Hasto memuji sepak terjang bidan, penyuluh KB, TNI/Polri, ormas, dokter, dan lain-lain yang turut menyukseskan program KB. "Salah satu provider yang paling banyak berperan dalam melayani KB ialah bidan," kata Hasto.
 
Hasto menyatakan Keluarga Berencana, pengendalian penduduk, serta urusan-urusan pembangunan keluarga sesuai Undang-undang No 23 tahun 2014 menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah bersama dengan pemerintah Pusat.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif