Baginya, hal ini dapat dibuktikan ketika el nino pada 1998, di mana Indonesia mengimpor beras sebanyak 7,1 juta ton. Sedangkan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) belum melakukan impor beras karena masih memiliki stok sebanyak 1,7 juta ton.
"Impor beras liat keadaan sesuai perintah Presiden, siap dilaksanakan. Tapi perlu kami sampaikan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan mengurangi dampak kekeringan, itu sudah luar biasa. El nino 1998 lebih parah, menurut BMKG ini lebih kuat, 1998 ada impor 7,1 juta ton, Alhamdullilah sampai hari ini satu tahun tanam pertanian dan hampir satu tahun pemerintah Jokowi-JK belum ada impor beras," ujar Amran Sulaiman saat ditemui di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (22/9/2015).
Dia menambahkan saat ini, pemerintah tengah fokus memperhatikan masyarakat petani dalam menjaga produktivitasnya dengan memberi bantuan secara terus menerus hingga 2016 nanti. Dirinya juga memuji Presiden Jokowi yang menaruhkan perhatiannya kepada sektor pertanian.
"Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian luar biasa. Naik anggaran 100 persen tahun ini sebesar Rp16,9 triliun," tambah Amran.
Selain itu, bantuan yang diberikan untuk sektor pertanian adalah pembangunan infrastruktur yang berupa irigrasi tersier di mana telah dibangun hingga saat ini seluas 1,5 juta hektare (ha). "Fisik sudah selesai. Tadinya target awal satu juta ha," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perum Badan Urusan Logsitik (Bulog) Djarot Kusumayakti mengatakan total kebutuhan beras raskin rasta (rakyat sejahtera) tahun ini mencapai sekitar 232 ribu ton per bulan. Senada dengan Amran, Bulog hanya menerima instruksi jika harus impor beras.
"Bulog tidak punya posisi tentukan impor, kita suplai data, tentu pemerintah putuskan impor. Tidak atau iya Bulog laksanakan saja," imbuh Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
