Pemerintah Atasi Kesenjangan Antarwilayah dengan Pengembangan kawasan
Illustrasi. Dok: Perusahaan.
Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla bertekad untuk mengatasi disparitas atau ketimpangan antarwilayah dengan penerapan konsep pengembangan kawasan yang dikenal dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

"Melalui pendekatan WPS, berbagai target dan sasaran pembangunan bidang PUPR disusun untuk menjamin ketahanan air dan pangan, memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, khususnya perkotaan sebagai engine of economic growth (mesin pertumbuhan ekonomi)," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, Selasa, 20 November 2018.

Selain itu, ujar dia, pendekatan WPS juga dinilai akan membangun dari pinggiran untuk mengurangi disparitas antarwilayah sekaligus merekatkan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Saat ini ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, antara lain Disparitas antarwilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kemudian tantangan lainnya adalah daya saing nasional yang masih harus terus didorong, yang salah satunya melalui peningkatan konektivitas.

Ditambang dengan tingginya tingkat urbanisasi sebesar 53 persen penduduk tinggal pada kawasan perkotaan serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi.

Pada 2015, ungkap Hadi, Kementerian PUPR membentuk BPIW sebagai wujud inovasi kelembagaan agar proses perencanaan berjalan lebih terpadu dan pemrograman berjalan lebih sinkron dan terukur dengan pendekatan WPS.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempercepat pembentukan holding infrastruktur serta holding perumahan dan pengembangan kawasan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro sebelumnya meyakini jika pembentukan dua holding tersebut dapat meningkatkan kapasitas BUMN dalam mendukung pembangunan nasional.

Hal itu dikarenakan akan ada kenaikan nilai aset, yang kemudian akan mendongkrak kemampuan leverage sehingga kemampuan BUMN pun meningkat.

"Dengan holding, BUMN bisa melakukan join financing. Balance sheet perseroan pun akan menjadi lebih kuat. Kemudian ditopang dengan skema bisnis yang lebih terintegrasi," ujar Aloy.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan kawasan industri perlu dibarengi dengan pengembangan infrastruktur teknologi digital, seperti jaringan internet 5G untuk menopang akselerasi penerapan industri 4.0 di Indonesia.

"Tentunya, teknologi baru itu memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing industri manufaktur kita sesuai dengan implementasi Making Indonesia 4.0," kata Airlangga.

Untuk itu, ujar Menperin, perlu adanya pemetaan klaster-klaster industri yang sudah siap memasuki era digital.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id