Cukai tak Naik

Misbakhun: Presiden Jokowi Perhatikan Aspirasi Petani Tembakau

03 November 2018 16:42 WIB
cukaitembakaucukai tembakau
Misbakhun: Presiden Jokowi Perhatikan Aspirasi Petani Tembakau
Mukhamad Misbakhun (MI/USANTO)
Jakarta: Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhamad Misbakhun menilai penundaan penaikan cukai di 2019 merupakan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah memerhatikan aspirasi para petani tembakau, buruh Industri Hasil Tembakau (IHT), dan para pedagang pengecer yang selama ini mendapatkan manfaat dari IHT.

Sekaligus, lanjut Misbakhun yang juga anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, langkah tersebut adalah keberpihakan pada industri IHT kelas kecil dan menengah yang banyak memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya supaya bisa melakukan relaksasi bisnis dan cash flow lebih baik sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Dalam hal ini, ia juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang telah memerhatikan aspirasi stakeholders pertembakauan selama ini.

"Apresiasi secara khusus juga perlu diberikan kepada Kementerian Perindustrian yang secara konsisten membangun peta industri hasil tembakau untuk kepentingan nasional secara komprehensif," kata Misbakhun, seperti dikutip dari keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu, 3 November 2018.

Ia menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani tembakau dan buruh IHT adalah penting. Pasalnya, ini menyangkut keberlangsungan hidup mereka. Kendati demikian, pemerintah tetap perlu memerhatikan aspek kesehatan di dalam membuat sebuah kebijakan tekait IHT ini.

"Sekali lagi ini menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang aspiratif dan keberpihakan Pak Jokowi terhadap para petani tembakau dan para buruh IHT terbukti nyata," tegas Misbakhun.

Untuk diketahui, berdasarkan keputusan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, pemerintah memutuskan cukai rokok di 2019 tetap sama dengan di 2018. Keputusan rapat kabinet ini adalah sebuah keputusan di luar kebiasaan yang selama ini sudah berjalan secara reguler.

Selain menunda penaikan cukai hasil tembakau pada 2019, pemerintah juga menunda aturan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai tembakau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.  

Dalam hal ini, Misbakhun menegaskan, penundaan PMK 146 harus permanen. Menurutnya ketika pemerintah kelak akan membuat regulasi pengganti PMK 146, harus dibicarakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Lebih lanjut, dengan penundaan kenaikan cukai untuk 2019 ini, Misbakhun mengimbau, pemerintah agar memerhatikan struktur golongan SKT. Menurut Misbakhun pemerintah harus mengkaji kembali batasan produksi dalam struktur tarif cukai untuk SKT.

Saat ini, pabrikan SKT kecil dan menengah, yaitu golongan II dan III, mempunyai batasan produksi sejumlah dua miliar batang (gol II) dan 500 juta batang (gol III) per tahun. Setiap penambahan produksi satu miliar batang, setara dengan penambahan jumlah tenaga kerja 2.000-3.000 orang. Hal ini juga akan berdampak positif pada penerimaan negara dari cukai.

"Pemerintah mesti pertahankan preferensi tarif dan harga bagi jenis SKT. Hal ini akan membantu SKT sebagai industri padat karya yang memproduksi produk khas Indonesia," pungkasnya.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id