Dukcapil bekerja sama dengan delapan lembaga keuangan. (FOTO: Medcom.id/Nia Deviyana)
Dukcapil bekerja sama dengan delapan lembaga keuangan. (FOTO: Medcom.id/Nia Deviyana)

Belum Lakukan Perekaman KTP-el Sulit Ajukan Pinjaman di Bank

Ekonomi perbankan e-ktp kemendagri
Nia Deviyana • 28 Desember 2018 12:27
Jakarta: Data penduduk yang telah direkam di KTP-el segera menjadi syarat wajib jika seseorang ingin mengajukan pinjaman di bank. Sebab itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan perekaman.
 
"Kami sudah mendapat edaran dari Mendagri, jadi per 31 Desember 2018 kalau ada penduduk usia di atas 23 tahun belum melakukan perekaman, maka data kependudukannya akan diblokir. Artinya kalau mau mengajukan layanan perbankan tidak bisa," ujar Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FP2DK) Ditjen Dukcapil Gunawan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Desember 2018.
 
Hingga saat ini jumlah masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP-el sebanyak lebih dari 186 juta jiwa atau sekitar 97,58 persen. Dengan adanya edaran tersebut, Gunawan berharap semakin banyak masyarakat yang melakukan perekaman.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Perekaman KTP-el Capai 97,58%
 
Pada kesempatan yang sama, sebanyak delapan lembaga keuangan melakukan kerja sama dengan Dukcapil untuk akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-el.
 
Adapun delapan lembaga keuangan yang dimaksud yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT Maybank Indonesia Finance, PT MNC Finance, PT Bank Ganesha Tbk, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
 
Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar mengatakan ada tiga jenis pemanfaatan data penduduk yang dapat diakses oleh delapan lembaga pengguna tersebut, yaitu data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif, pemadanan/penyandingan/pencocokan data dan akses data penduduk berdasarkan nama, alamat dan NIK.
 
"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, baik bagi Kemendagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan maupun memberikan kemudahan verifikasi data bagi lembaga keuangan," kata Djaja.
 
Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi lembaga keuangan untuk mengakses data nasabah dengan lebih akurat dan komperhensif. Dengan akses yang mudah membantu mempercepat standar layanan melalui penipuan identitas sehingga menghasilkan kemudahan proses verifikasi.
 
"Sampai dengan akhir 2018, Dukcapil Kemendagri telah melakukan kerja sama dengan 1.152 lembaga pengguna," pungkas Gunawan.
 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif