Suasana Kota Batam (FOTO: Medcom.id/Anwar Sadat)
Suasana Kota Batam (FOTO: Medcom.id/Anwar Sadat)

Pengusaha Ingin Penyelesaian BP Batam Ada Kepastian Hukum

Ekonomi bp batam
Ilham wibowo • 22 Desember 2018 15:30
Jakarta: Kebijakan melakukan peleburan atau menyatukan komando BP Batam ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batam bakal diterima dan keputusannya dihormati oleh para pengusaha. Hanya saja, solusi penyelesaian masalah dualisme kewenangan dalam pengambilan kebijakan ini perlu memberikan kepastian hukum.
 
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan negara harus tetap hadir dalam mengelola Batam yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kehadiran otonomi daerah yang ikut berperan dalam rancangan pengembangan ekonomi nasional di Batam perlu mendapat arah yang jelas.
 
"Pengusaha seperti air, mampu menembus bebatuan, kami hanya perlu kepastian hukum," ujar Jadi, dalam sebuah diskusi di D' Consulate Cafe, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menilai industri di Batam perlu segera dikembalikan ke masa jayanya yang pertumbuhan ekonominya pernah mencapai dua digit. Pemerintah daerah sebagai figur pemimpin dalam organisasi pun diharapkan bisa saling bersinergi.
 
"Tidak ada masalah. Hanya saja harus diterapkan bahwa pemerintah pusat tetap sebagai leader dan pemerintah daerah sebagai penyelanggara. Ibarat suami istri, tandem, kerja sama," ungkapnya.
 
Ia mengharapkan peleburan kepemimpinan BP Batam tersebut tidak sampai menimbulkan polemik baru lantaran dianggap menyalahi aturan. Sebab, tata kelola pemerintahan di Batam sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yakni berdasarkan Pasal 21 UU No 53 Tahun 1999.
 
Dalam pasal tersebut, tegas Jadi, sudah diatur dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom maka Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan didaerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam atau BP Batam.
 
"Jangan sampai berdampak kepada soal dukung-mendukung, saya berharap dibahas setelah Pilpres. Gesekan masyarakat sudah terjadi dan jangan sampai berkembang," ungkapnya.
 
Rapat kabinet terbatas sebelumnya memutuskan Kepala BP Batam dijabat ex officio dengan Wali Kota Batam untuk memberikan solusi atas dualisme kepemimpinan yang terjadi di Batam. Dengan demikian pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan BP Batam yang dipimpin ex-officio Wali Kota Batam.
 
Tujuan awal pembentukan BP Batam ini untuk menyiapkan kawasan Batam, yang pernah menjadi kawasan Free Trade Zone (FTZ), sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Diharapkan ke depan perekonomian Batam bisa tumbuh lebih maksimal di masa yang akan datang.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif