Wapres Jusuf Kalla. (FOTO: MI/Immanuel)
Wapres Jusuf Kalla. (FOTO: MI/Immanuel)

JK Bantah Gelombang PHK karena Paket Kebijakan Ekonomi Melempem

Husen Miftahudin • 05 Februari 2016 19:13
medcom.id, Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan sembilan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Sayangnya setelah dikeluarkan sederet paket tersebut, yang terjadi malah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan di perusahaan-perusahaan besar.
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika sederet paket ekonomi berjilid-jilid tersebut tak berdampak pada gairah investasi dalam negeri. Menurut dia, ribuan pekerja yang di-PHK sudah dilakukan sejak lama sebelum dikeluarkan paket ekonomi.
 
"Itu bukan karena ekonomi keseluruhan, ada juga karena ekonomi seperti pertambangan karena harga batu bara turun, pasti terjadi," ujar JK, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Turunnya harga komoditas juga berdampak langsung pada Ford karena hanya mengandalkan penjualan mobil dual cabin yang sering digunakan di sektor pertambangan. Sedangkan Panasonic, aku dia, melakukan efisiensi karena produknya kalah bersaing dengan produk berteknologi mutakhir.
 
Di sisi lain, gelombang PHK yang terjadi juga bukan disebabkan oleh penurunan kepercayaan investor Jepang menanamkan modalnya di Indonesia. JK menyebut, masih banyak perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota yang justru meningkatkan investasinya.
 
"Perusahaan Jepang juga tiap hari banyak yang masuk baru. Toyota naikkan produksi, Honda naikkan produksi, Daihatsu naikkan produksi. Jadi tidak semua turun,banyak juga yang naikkan produksi," tuturnya.
 
Sementara untuk Toshiba, dia menjelaskan bahwa pemangkasan karyawannya lebih disebabkan oleh terganggunya Toshiba pusat yang ada di Jepang. Secara umum, ekonomi Indonesia diklaim masih cukup baik terhadap gerak investasi yang masuk ke dalam negeri.
 
"Toshiba bukan di sini persoalannya, di sana, di jepang, induknya. Karena induknya ada masalah, maka terjadi pengalihan kepemilikan. Karena itu maka terjadi inefisiensi. Jadi semua aksi korporasi, bukan karena ekonomi umum," tegas JK.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan