Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

OJK Belum Berencana Dorong BPR Besar Jadi Bank Umum

Ekonomi ojk bank perkreditan rakyat (bpr)
Angga Bratadharma • 03 Mei 2019 11:51
Bandung: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum berencana mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki modal inti di atas Rp100 miliar menjadi bank umum. Pasalnya, OJK tetap menerapkan prinsip kehati-hatian lantaran BPR-BPR yang memiliki modal besar tersebut ruang lingkup bisnisnya masih terbatas.
 
"BPR besar tipikal operasionalnya masih itu-itu saja. Jadi hanya pemberian kredit dan penghimpunan dana dalam bentuk deposito. Mereka tidak melakukan bisnis yang lebih kompleks," kata Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR OJK Ayahandayani, dalam pelatihan dan gathering OJK dengan tajuk "Perkembangan BPR", di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 3 Mei 2019.
 
Apabila BPR-BPR dengan modal besar di atas Rp100 miliar itu menjadi bank umum, lanjut Ayahandayani, tentu harus mempertimbangkan banyak hal. Beberapa hal itu di antaranya harus memiliki infrastruktur yang lebih baik agar bisa bertahan dan meningkatkan daya saing bisnisnya di tengah sengitnya persaingan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena ketentuan bank umum agak berbeda dibandingkan dengan BPR. Dan mereka (BPR yang mau naik ke bank umum) harus memenuhi (ketentuan bank umum)," tukasnya.
 
Meski demikian, Ayahandayani tidak menampik BPR memiliki keleluasaan tersendiri. keleluasaan itu seperti diperbolehkan mengikuti kegiatan devisa, mengikuti kegiatan derivatif, dan semacamnya. Keistimewaan itu yang sewajarnya bisa dimaksimalkan BPR untuk bisa terus tumbuh dan berkembang lebih baik di masa mendatang.
 
"Tapi BPR besar (dengan modal inti di atas Rp100 miliar) itu kegiatan usahanya masih terbatas. Jadi belum ada arahan dan dorongan untuk menjadikan mereka bank umum sejalan dengan prudensial dan tata kelola BPR," tuturnya.
 
Lebih lanjut, Ayahandayani mengungkapkan, OJK mencatat jumlah BPR hingga posisi Januari 2019 sebanyak 1.597 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 persen BPR berlokasi di Jawa dan Bali. Kemudian sebanyak 31 persen berada di luar Jawa dan Bali.
 
"Kondisi sekarang sudah lebih baik dibandingkan dulu. Karena dulu (persebaran BPR) di atas 80 persen itu berada di Jawa dan Bali. Tapi dengan kebijakan otoritas terkait BPR maka bisa ditekan," tuturnya.
 
Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan yang meminta Bank Perkreditan Rakyat segera melakukan aksi merger. Langkah itu bertujuan untuk memperbesar kapasitas permodalan BPR di suatu daerah.
 
Direktur Eksekutif Riset, Surveilans, dan Pemeriksaan LPS Didik Madiyono menyebutkan saat ini jumlah BPR hanya menumpuk di Pulau Jawa. Padahal, menumpuknya jumlah BPR di satu daerah membuat kinerjanya tak efisien.
 
"(Saat ini jumlah BPR di Indonesia) terlalu besar, tapi sebarannya juga enggak merata. Sebanyak 61 persen (jumlah BPR) terpusat di Jawa, sementara sekitar 37-39 persennya itu di luar Jawa dengan cakupan wilayah yang lebih luas," ujar Didik.
 
Selain meningkatkan kapasitas permodalan, tambahnya, merger diyakini membuat operasional BPR menjadi lebih efisien. Dari sisi kelembagaan juga akan lebih kuat. Sedangkan dari sisi pengawasan akan memudahkan OJK.
 
"Kalau bisa menjangkau nasabah banyak kan lebih bagus. Dari sisi operasionalya akan lebih murah, fixed cost (biaya tetap) dan overhead cost-nya juga akan lebih murah dibandingkan kalau sendiri-sendiri," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif