Jatam: Melanggar Jika Rawa Jadi Area Pertanian
Ilustrasi. Foto: Antara/Adwit B Pramono
Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai langkah Kementerian Pertanian memanfaatkan lahan rawa sebagai area pertanaman produktif adalah tindakan melanggar hukum. Menurut Jatam, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk peraturan turunannya, yakni Peraturan No 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

Koordinator Jatam Merah Johansyah mengatakan program itu juga menunjukkan Kementan kehilangan kendali atas lahan pertanian. Di sisi lain, program Kementan tersebut dapat merusak ekosistem. Menurutnya, bisa saja langkah tersebut rawan bencana ekologis di Indonesia. 

“Program ini semakin menunjukkan Kementan tak memiliki kuasa terhadap lahan pertanian sendiri,” kata Merah, seperti dikutip Antara, Selasa, 23 Oktober 2018.

Kondisi ini, jelas Merah, memaksa Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mencari lahan residu atau lahan yang masih tersisa. 

Pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Jangkung Handoyo Mulyo, menyatakan kebijakan pengembangan lahan rawa sebagai lahan pertanian produktif jangan sampai merusak ekosistem. Pasalnya, keberadaan lahan-lahan rawa atau gambut sejatinya juga berperan menjaga keseimbangan lingkungan dan iklim.

"Keberadaan gambut dan rawa pasti punya peran dalam siklus ekosistem. Jadi tidak boleh semua (rawa dan gambut) dimanfaatkan untuk itu (lahan pertanian). Keseimbangan ekosistem harus dipertimbangkan," kata Jangkung.

Dikatakan, untuk merealisasikan hal itu diperlukan perlakuan-perlakuan khusus mengingat adanya perbedaan jenis dan tingkat kesuburan tanah. Diperlukan juga varietas padi yang cocok untuk tanah rawa. 

"Pemanfaatannya dimungkinkan, tapi jangan dibayangkan produktivitas dan kesuburannya akan sama dengan lahan sawah irigasi pada umumnya," jelas dia.

Untuk itu, dia menegaskan Kementan perlu melakukan riset lebih dalam untuk menentukan lahan rawa mana saja yang dapat dimanfaatkan.

Pengamat lingkungan hidup Tarsoen Waryono mengakui lahan sawah di wilayah perkotaan semakin berkurang karena pengembangan wilayah. Sehingga, banyak sawah-sawah yang dialihfungsikan menjadi permukiman, mal, industri, dan lainnya.

Namun, kata dia, tak berarti harus memakai lahan rawa. "Karakteristik rawa itu tanahnya terlalu asam sehingga perlu proses pengapuran (dolomit) untuk menaikkan pH (keasaman tanah) agar menjadi basa," tuturnya.

Baca: Sebanyak 24 Ribu Ha Lahan Pertanian Belum Digarap

Tahun depan Kementan menargetkan akan mengubahn 50 ribu hektare lahan rawa menjadi lahan pertanian. Saat ini baru sekitar 4.000 hektar yang telah terealisasi untuk lahan pertanian. Sebanyak750 hektare di antaranya siap panen. 

"Target tahun depan 100 ribu hektare, minimal 50 ribu hektare," kata Amranbdi Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018.

Alih fungsi lahan rawa ini, kata Amran, untuk menjamin ketahanan pangan. Kementan mencatat ada sekitar 10 juta hektare lahan rawa yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dari total 34 juta hektare lahan rawa di Indonesia.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id