Illustrasi. Dok : MI/Gino.
Illustrasi. Dok : MI/Gino.

Diskriminasi Kelapa Sawit Upaya Eropa Menstabilkan Neraca Dagang

Ekonomi kelapa sawit indonesia-uni eropa
Annisa ayu artanti • 26 Maret 2019 05:41
Jakarta: Pemerintah menilai diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa untuk menstabilkan neraca dagang.
 
Staf Khusus Kementerian Luar Negeri untuk Percepatan Program Prioritas Peter F Gontha menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Perdagangan ekspor Indonesia ke Uni Eropa di 2018 senilai USD17,1 miliar dengan nilai impor sebesar USD14,1 miliar. Artinya Indonesia surplus USD3 miliar setiap tahun.
 
"Pertanyaannya sekarang, apakah upaya mereka menghambat sawit kita ini sebenarnya untuk menurunkan defisit neraca dagang mereka," kata Peter saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Peter juga menjelaskan Uni Eropa berdalih kebijakan penghapusan pemakaian biofuel berbasis minyak kelapa sawit hingga mencapai 0 persen pada 2030 untuk mengurangi deforestasi dari perkebunan kelapa sawit. Uni Eropa menilai saat ini perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab deforestasi secara global.
 
Oleh karena itu, karena keputusan tersebut secara tidak langsung mendiskriminasikan kelapa sawit Indonesia, pemerintah dan DPR mengambil tindakan. DPR telah mengirimkan surat kepada parlemen Uni Eropa.
 
"Kita lihat bahwa kita bersatu. Kita lihat bahwa ketua parlemen kita, DPR ini menulis surat juga kepada Eropa. Jadi parlemen to parlemen," ujar dia.
 
"Bahkan DPR juga menulis surat kepada pimpinan negara bahwa kita perlu melakukan satu tindakan yang firm," imbuh dia.
 
Peter menambahkan pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya perbaikan terkait kerusakan hutan, seperti moratorium sawit dan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Indonesia juga telah menjalankan perjanjian COP Paris.
 
"Dari tadinya deforestasi kita mencapai dua juta hektare (per tahun), tahun lalu angkanya sudah menurun hingga tinggal 400 ribu hektare. Jadi kita sudah menurunkan. Memang masih ada izin-izin yang sedang dikaji, dan akan coba diberhentikan," pungkas dia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif