Asosiasi Ingin Kembalikan Kejayaan Produk Kayu Indonesia

Eko Nordiansyah 26 November 2018 17:55 WIB
kayu
Asosiasi Ingin Kembalikan Kejayaan Produk Kayu Indonesia
ilustrasi industri Kayu - - Foto: ANTARA Zabur Karuru
Jakarta: Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) ingin mengembalikan kejayaan produk panel kayu seperti 40 tahun lalu. Kala itu, produk panel kayu Indonesia mampu menembus pasar ekspor.

Ketua APKINDO Martias menceritakan devisa hasil ekspor panel kayu bisa mencapai USD3,4 miliar per tahun selama 1987 hingga 1997. Sementara tahun ini, ekspor kayu lapis diperkirakan hanya tinggal sekitar kurang lebih 3 juta m3 dengan nilai sekitar USD1,8 miliar saja.

"Dibandingkan dengan masa keemasan turun 45 persen dari sisi nilai dan turun 63 persen dari sisi volume. Saat itu, ada sebanyak 133 unit pabrik yang beroperasi. Namun saat ini hanya tersisa sebanyak 47 unit pabrik," kata dia dalam Munas APKINDO di Hotel Four Season, Jakarta, Senin 26 November 2018.

Dirinya menambahkan, salah satu penurunan disebabkan oleh mahalnya biaya produksi. Hal ini karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pengusaha, sehingga membuat daya saing produk kayu lapis asal Indonesia kalah.

"Apalagi, ditambah industri kayu lapis harus menambah lebih dari 50 persen ekstra modal kerja akibat harus menanggung PPN atas kayu bulat yang proses restitusinya sulit dan memakan waktu yang lama bahkan ada yang sampai dua tahun, sehingga mengganggu cash flow perusahaan," jelas dia.

Selain itu, masalah permodalan juga menjadi kendala bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis panel kayu. Menurut dia, ketiadaan jaminan membuat para pengusaha sulit mengajukan pinjaman ke bank karena terhambat regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Tidak bisa berkembang, karena pendanaan 100 persen dari dana sendiri, karena perbankan tidak bisa memberikan pinjaman, karena Hutan Tanam Industri (HTI) tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga tidak memenuhi syarat dan ketentuan pihak OJK," pungkasnya.



(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id