"Saatnya kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN," ujar Carmelita, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Di samping itu, tambah Carmelita, dia juga berharap adanya penyesuaian antara level of service dan tarif yang diberlakukan kepada para pengguna pelabuhan.
"Presiden Jokowi sebaiknya melihat kinerja pelabuhan kita, apakah level of service-nya sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan atau tidak. Buat apa ada level of service kalau tidak ada penaltinya, misalnya memberikan kita sebagai pengguna jasa diskon kalau level of service-nya tidak tercapai," tutur Carmelita.
Selama ini, kata dia, Pelabuhan Tanjung Priok menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia. Bahkan, pada saat peak arus bongkar muat, kerap terjadi kemacetan sehingga dwelling time menjadi lebih lama.
"Saya yakin, kalau sebagian aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan ke Cikarang Dryport pasti akan lebih efektif, sambil kita menunggu pembangunan Marunda Port atau pun Cilamaya," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan, lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok negara dirugikan hingga Rp780 triliun.
"Siapa yang paling lama? Instansi mana yang mengurus izin? Pasti ada yang paling lama, enggak percaya saya. Masih ada yang terlama instansi mana itu yang saya kejar, coba cek," kata Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
