"INSA sepenuhnya mendukung tol laut. Namun untuk rute yang komersial dan sudah dijalani swasta sebaiknya tidak perlu diberikan subsidi atau PSO. Lebih baik anggarannya dialokasikan untuk membangun berbagai sarana pendukung di daerah, khususnya kawasan timur Indonesia," ujar Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto di Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Adapun, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) berencana menugaskan PT Pelni (Persero) untuk menyisir pulau terluar dalam program tol laut. PT Pelni mendapatkan PSO (Public Service Obligation) sebesar Rp1,6 triliun, dimana sebanyak Rp324 miliar akan digunakan untuk menanggung operasional tol laut. Ada enam rute yang akan dilayani Pelni di kawasan Indonesia Timur terkait program laut.
"Perlu dipahami bahwa kalau mau menjalani rute harus mendapat izin dari Kementerian Perhubungan," kata Carmelita.
Carmelita menyampaikan, sejak dahulu perusahaan pelayaran nasional anggota INSA telah melayani jaringan dan rute angkutan laut dengan pelayanan berjadwal teratur hampir ke seluruh Nusantara dari Belawan di Sumatera sampai dengan Merauke di Papua. "Kami melayani berbagai rute pelayaran dengan armada kapal kontainer berbagai ukuran," tuturnya.
Kapal-kapal tersebut, lanjut Carmelita, berangkat dari Tanjung Priok dan Tanjung Perak untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya untuk melayani wilayah timur seperti Maumere, Ambon, Tual, Dobo, Serui, Fak-fak, Mearuke, Manokwari, dan Biak.
Sehingga disparitas harga yang terjadi antara kawasan timur dan barat Indonesia, menurut Carmelita, bukan disebabkan ketiadaan pelayaran ke daerah-daerah tersebut. Namun, karena kurangnya infrastruktur di daerah tujuan.
Sejumlah hambatan tersebut misalnya terbatasnya fasilitas pelabuhan baik panjang dermaga, kurang dalamnya kolam pelabuhan maupun sarana penunjangnya seperti peralatan bongkar muat yang sangat kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu terbatasnya area lahan penumpukan kontainer di pelabuhan dan tidak tersedianya lahan penumpukan kontainer diluar pelabuhan.
"Akses jalan dari dan ke daerah pelabuhan, kurang layak untuk angkutan barang dengan kontainer. Selain itu fasilitas bongkar muta yang kurang memadai dan SDM yang kurang terlatih membuat masa sandar kapal di pelabuhan lebih lama," cetusnya.
Carmelita menjelaskan jaringan infrastruktur darat yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah tujuan distribusi juga tidak memadai atau bahkan tidak tersedia. Dia mengambil contoh jalan dari Sorong, Jayapura ataupun Maureke ke daerah lainnya di Papua sangat berat bahkan harus melalui angkutan udara.
"Ini yang menjadikan ongkos angkutnya sangat mahal sehingga tidak heran satu zak semen di pegunungan Papua harganya bisa mencapai Rp1,5 juta. Namun di daerah yang dekat pelabuhan, harganya tidak terlalu jauh bedanya dibandingkan dengan harga di Jawa," tukas dia.
Karenanya, INSA berharap pemerintah fokus untuk membangun infrastruktur di kawasan Indonesia Timur. "Kalau pemerintah mengeluarka subsidi untuk pelayaran di rute itu, maka terjadi duplikasi rute dan tidak sesuai dengan tujuan utama pemerintah untuk menjadikan biaya logistik dapat ditekan," kata dia.
Menurutnya, dana yang tersedia dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, pembuatan akses jalan, peremajaan dan penambahan alat-alat bongkar muat, peningkatan kualitas SDM dan penerapan sistem aplikasi IT. Sedangkan untuk transportasi laut, baik untuk pengadaan maupun untuk pengoperasian kapal, menurut Carmelita, dapat dipercayakan pada para pengusaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
