Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.

Asosiasi Rokok dan Makan Minuman Menolak Pembatasan Merek

Ekonomi industri makanan rokok minuman kemasan
Annisa ayu artanti • 02 Oktober 2019 21:03
Jakarta: Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengakui keberatan dan tidak setuju atas rencana kebijakan pembatasan merek di Indonesia. Pemerintah melakukan pembatasan merek karena mengikuti arahan World Trade Organization (WTO) yang menyatakan perlu rambu-rambu pada produk yang membahayakan kesehatan.

Ketua GAPRI Henry Najoan menjelaskan, pembatasan merk di Indonesia sudah diterapkan oleh produsen tembakau. Sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019, produsen tembakau sudah mematuhi dengan mencantumkan peringatan kesehatan bergambar seram sebesar 40 persen dari total display kemasan.
 
Menurutnya, tidak adil jika untuk usulan Kementerian Kesehatan yang ingin menaikkan komposisinya menjadi 90 persen harus juga direalisasikan.
 
"Kami selaku pelaku usaha hanya memohon agar pemerintah adil. Kepentingan pengendalian melalui peringatan kesehatan 40 persen kemasan sudah kami terima dengan berbesar hati. Jangan sampai diperluas menjadi 90 persen bahkan merencanakan kemasan polos tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Henry di Kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan,Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Henry menjelaskan pembatasan merk ini akan menimbulkan dampak negatif bagi konsumen dan pemerintah. Adanya aturan ini akan membuat munculnya produk-produk rokok palsu. Yang akhirnya konsumen tidak lagi bisa membedakan produk rokok asli dan palsu. Efek domino pun akan dirasakan pemerintah yakni pemasukan kas negara dari industri rokok yang kurang optimal.
 
"Kerugian yang paling besar akan dirasakan oleh pemerintah dan konsumen," jelas dia.
 
Setali tiga uang, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga GAPMMI Rachmat Hidayat juga menyampaikan hal yang sama. Aturan pembatasan merk dengan dalih kesehatan itu akan merugikan banyak pihak. Menurutnya, konusmen berhak memilih produk yang akan dikonsumsi.
 
"Tidak bijak rasanya, jika pemerintah membatasi hak seluruh konsumen berdasarkan satu sudut pandang saja," kata Rachmat.
 
Lagi pula, risiko kesehatan masyarakat bukan karena faktor makanan dan minuman kemasan. Ia menyebutkan faktor pemicu risiko kesehatan diantaranya adalah pola hidup tidak sehat, lingkungan, sampai faktor genetis.
 
"Pengusaha makanan dan minuman, khususnya produk ritel siap konsumsi (Ready-to-Eat/Ready-to-Drink) selalu menuliskan informasi kandungan gizi dan nutrisi di setiap kemasan. Anggapan bahwa produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran adalah penyebab risiko kesehatan publik, kami rasa tidak tepat," tukas Rachmat.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif