Ilustrasi (MI/IMMANUEL ANTONIUS)
Ilustrasi (MI/IMMANUEL ANTONIUS)

Revisi Daftar Negatif Investasi Diharapkan Tarik Investor

Ekonomi pertumbuhan ekonomi ekonomi indonesia daftar negatif investasi
14 Juni 2019 12:01
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti menyatakan langkah pemerintah melakukan reformasi kebijakan dengan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) diharapkan dapat menarik semakin banyak investor ke Indonesia.
 
"Meningkatkan daya tarik investasi nasional sangat penting dilakukan agar para investor mempercayakan modalnya tumbuh dan berkembang di Indonesia," kata Indra Krishnamurti, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Menurut dia, saat ini pemerintah masih perlu mempertimbangkan kembali untuk merevisi DNI. Hal tersebut, lanjutnya, karena untuk beberapa sektor, investasi asing masih belum diperbolehkan dengan alasan ingin melindungi pelaku bisnis dalam negeri.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun perlindungan ini nyatanya belum sepenuhnya membuat pelaku dalam negeri berkembang. Jika memang kebijakannya tidak populer, baiknya revisi DNI ini juga perlu didukung dengan kebijakan temporer yang sifatnya membantu pelaku usaha dalam negeri seperti subsidi, bantuan modal keuangan, pelatihan dan workshop yang terjangkau," katanya.
 
Padahal, ia berpendapat, dengan merevisi daftar negatif investasi dan juga fokus memperbaiki kemudahan berusaha akan bisa menjadi daya tarik investasi Indonesia, yang perekonomiannya dinilai ikut terdampak perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dan juga ketidakpastian ekonomi global.
 
Indra menambahkan, pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan memaksimalkan implementasi Online Single Submission (OSS). Adapun proses pendaftaran usaha dan perizinan diharapkan bisa disederhanakan dan diakses lewat portal ini.
 
"Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018, penerapan OSS juga diawali dengan dicabutnya 51 peraturan daerah yang dianggap menghambat tumbuhnya investasi, mulai dari bidang perpajakan, pelatihan, pendidikan dan UMKM," ujarnya.
 
Ia berpendapat bahwa penghapusan kewajiban yang berlebihan dan penyederhanaan proses pendaftaran dengan memanfaatkan OSS bisa memotong waktu hingga dua minggu dari proses pendaftaran usaha.
 
Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam implementasi OSS di seluruh wilayah Indonesia, antara lain mengenai permasalahan tumpang tindihnya peraturan di tingkat pusat dengan peraturan di tingkat daerah perlu menjadi perhatian.
 
"Misalnya saja, masih ada berbagai peraturan daerah yang masih menerapkan syarat-syarat yang sebenarnya tidak dimuat dalam PP 24/2018. Hal ini disebabkan belum adanya SOP yang baru bagi pemerintah daerah, sehingga mereka masih merujuk ke peraturan terdahulu yang mensyaratkan beraneka surat izin dan dokumen," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif