Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak lain seperti perbankan. Dengan kerja sama itu, Sofyan melihat akan ada tambahan satu juta sertifikat bagi para nasabah bank sebagai langkah mempercepat legalisasi aset.
"Kalau bermitra dengan perbankan, bisa dapat tambahan satu juta sertifikat lahan. Jadi lebih dari enam juta sertifikat untuk beberapa wilayah di 2017," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017.
Dirinya menambahkan, dalam memberi sertifikat gratis dalam Prona pemerintah akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setidaknya dibutuhlan sekira Rp2 triliun dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.
"Biaya sertifikat Prona sekitar Rp290 ribu. Tapi ini akan dibiayai dari APBN sekitar lebih dari Rp2 triliun untuk 2017. Nilainya akan meningkat tahun depan dengan target tujuh juta sertifikat lahan," jelas dia.
Meski begitu, Sofyan tetap akan berhati-hati dalam memberikan sertifikat yang dibiayai oleh APBN tersebut. Sebab dengan tanpa adanya biaya justru bisa dimanfaatkan oknum dengan menyertakan pungutan liar (pungli).
"Saber Pungli ini berhasil menangkap orang BPN, polisi pun juga ada. Karena bukan masalah uang Rp50 ribu, tapi korupsi di negara ini banyak terjadi di tingkat bawah sehingga kita dicap sebagai negara terkorup," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
