"Kita mengamankan, langkah itu dilakukan terlebih dahulu sebelum keputusan tadi malam, walaupun butuh waktu satu bulan," ujar Andrinof seusai menghadiri acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia melanjutkan, per hari ini pemerintah sudah memiliki agenda untuk membagikan kompensasi tersebut ke berbagai kabupaten. Bappenas berharap distribusi akan selesai dalam waktu dua minggu ke depan.
Kenaikan harga BBM bersubsidi diakui Andrinof memang memiliki efek yang besar pada kelompok masyarakat menengah bawah yang mungkin menimbulkan masalah kemiskinan dan pengangguran. "Makanya disiapkan program untuk itu, yang namanya bantalan sosial lewat kartu-kartu tadi, seperti dalam KKS bantalannya memberikan bantuan Rp200 ribu per bulan, itu melebihi nilai dampak inflasi," tuturnya.
Dalam perhitungan pemerintah, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 memberi dampak tambahan inflasi 2,2 persen yang menghasilkan acuan dana kompensasi KKS sebesar Rp155 ribu. Dengan pembagian dana kompensasi Rp200 ribu pemerintah berharap dapat mengendalikan angka kemiskinan.
Selain itu pemerintah pusat dan daerah mesti bekerja sama untuk mengendalikan tarif angkutan umum. Biasanya kenaikan harga BBM bersubsidi memicu pengguna atau operator angkutan umum menaikkan dengan semena-mena.
"Untuk mengendalikan lonjakan inflasi pada makanan, pemerintah akan memanggil retailer (pemasok) raksasa untuk tidak menaikkan harga-harga mereka dan mengendalikannya, sekarang pemerintah terpaksa menggunakan kekuasaannya," ucap Andrinof. Di pasar tradisional tentu akan dikontrol dan dikendalikan dengan Operasi Pasar untuk mencegah penimbunan dan lain sebagainya.
Bagi perusahaan, Andrinof pun menghimbau untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena dampak kenaikan harga BBM bersusbidi. Pemerintah pun sudah mengantisipasi dengan memberikan insentif retraining bagi pekerja di perusahaan yang membutuhkan.
"Kita akan menambahkan keterampilan-keterampilan, supaya produktivitas pekerja meningkat, dengan itu, maka upahnya layak dinaikkan, karena produktivitsnya meningkat. Mereka dikirim ke BLK, ke poltek mana dititipkan, ke SMK," katanya. Jadi program ini sudah disiapkan secara komprehensif dan dimulai lebih awal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
