Jokowi, kata Bahlil, berhasil mengurangi penguasaan akses ekonomi para konglomerat. Pada 2014, satu persen konglomerat di Indonesia menguasi 50,2 persen akses ekonomi nasional.
"Sekarang (akses ekonomi konglomerat) turun jadi 46 persen. Ini adalah sebuah prestasi yang tidak bisa dinaifkan dan harus diakui bahwa ini adalah kerja besar pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi," ungkap Bahlil dalam Munas BPP HIPMI ke-XVI, di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019.
Dalam perspektif lain, lanjutnya, Jokowi berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Kemudian menjaga inflasi di bawah kisaran 3,5 persen hingga menurunkan gini rasio dari empat persen menjadi 3,89 persen.
Upaya Jokowi sejalan dengan cita-cita dan latar belakang Hipmi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hipmi punya jalan dengan mewujudkan anak-anak muda menjadi entrepreneurship dan membuat kader intelektual yang mempunyai kemampuan leadership berwawasan luas dan berkomitmen terhadap NKRI.
"Aspek lain mengatakan bahwa HIPMI harus bermitra strategis dengan pemerintah dalam rangka memberikan ruang regulasi yang positif bagi pengembangan usaha nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tegasnya.
Adapun, jelas Bahlil, jumlah pengusaha nasional saat ini mengalami peningkatan, dari 1,6 persen menjadi 3,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini dilakukan HIPMI dengan melakukan workshop dan kegiatan di sekolah, kampus-kampus, hingga pesantren.
Namun Bahlil mengingatkan agar capaian tersebut tak membuat pemerintah dan pengusaha berbangga diri. Pasalnya, jumlah pengusaha Indonesia saat ini masih tertinggal ketimbang negara-negara Asia Tenggara lainnya.
"Filipina misalnya dia sudah empat persen, Singapura tujuh persen, Malaysia lima persen, dan Thailand 5,6 persen. Kita masih sangat jauh di bawah, dan oleh karena itu kita harus melanjutkan untuk menyebarkan virus entrepreneurship," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
