Ilustrasi. FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu Artanti
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu Artanti

Ribuan Ton Garam Madura Belum Terserap di 2019

Ekonomi garam harga garam
Antara • 10 Januari 2020 10:01
Pamekasan: Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Achmad Baidowi menyatakan sebanyak 301.696 ton garam rakyat hasil produksi garam 2019 di Pulau Madura, Jawa Timur belum terserap, akibat harga garam anjlok. Diharapkan persoalan ini bisa segera dicarikan jalan keluarnya.
 
"Data ini berdasarkan hasil kunjungan ke kantor pusat PT Garam di Kalianget, Sumenep, dan gudang penyimpanan garam di Pamekasan tadi," kata Baidowi, seperti dikutip dari Antara, di Pamekasan, Jumat, 10 Januari 2020.
 
Ia membeberkan data temuan saat melakukan kunjungan ke dua kabupaten itu. Dirinya menyebutkan bahwa produksi garam PT Garam di 2019 cukup melimpah yakni mencapai 454.500 ton, sedangkan kapasitas gudang penyimpanan hanya 445.650 ton.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara penyerapan garam rakyat menggunakan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga akhir 2019 mencapai 152.804 ton. Akibatnya garam tersebut harus disimpan di gudang olo (terbuka) yang hanya memiliki masa waktu satu tahun, dan itu terjadi karena penjualan garam terkendala harga yang sangat murah, yakni Rp200 per kilogram atau Rp200 ribu per ton.
 
Dia menjelaskan, anjloknya harga garam ini salah satunya akibat masih dibukanya kran impor yang bisa dilakukan oleh perusahaan manapun yang memenuhi persyaratan. "Akibatnya harga tak terkendali," ujar Awiek sapaan karib Achmad Baidowi .
 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Budidaya Ikan dan Petambak Garam, tambahnya, memang masih membuka ruang kebebasan bagi siapapun untuk melakukan impor garam. Oleh karenanya, perlu adanya revisi untuk mengendalikan impor garam, agar berpihak pada kepentingan petani garam.
 
Terutama, menurut dia dengan memasukkan poin di Pasal 38 dengan menambahkan beberapa poin. Pertama, perlu ditambahkan tentang harga garam standar nasional sebagai bahan kebutuhan pokok.
 
"Kedua, yang berhak mengimpor adalah BUMN. Tujuannya agar dapat mengendalikan jumlah stok impor tidak disalahgunakan dan agar menjadi buffer stok garam industri nasional," katanya.
 
Berikutnya, hal yang juga perlu dimasukkan nanti bahwa BUMN yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) undang-undang itu, berfungsi sebagai buffer stok dan buffer harga untuk menjamin stabilisasi stok garam dan harga garam nasional.
 
Keempat, menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta ini, bahwa BUMN yang dimaksud pada ayat 2 ketentuan itu hendaknya direkomendasikan oleh Menteri Perdagangan sebagaimana memenuhi persyaratan.
 
"Sebab, jika tidak ada pengendalian atau pembatasanimpor garam, maka harga garam masih akan terus anjlok," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif