"Menko itu harus wise, kadang-kadang injek kaki, kadang-kadang kita harus elus-elus punggungnya. Yang enggak pernah dilakukan injak lutut atau kepala," kata dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Oktober 2019.
Dirinya menyebut, memang sering kali ada ketidaksepahaman dengan para menteri. Apalagi dalam rapat koordinasi tidak mudah untuk mencapai kata sepakat dari semua pihak. Darmin tak masalah jika menteri berhalangan hadir sehingga digantikan direktur jenderal (dirjen).
"Saya enggak pernah pasang harga tinggi harus menterinya (yang datang rapat). Kita ini semua kesibukannya banyak. Apapun juga ya jalan kok, walaupun juga ya ada saatnya saya harus pasang badan dan harus jaga perasaan," jelas dia.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menceritakan satu per satu para menteri yang hadir seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Bersama dengan Airlangga, Darmin pernah sekali berbeda pendapat soal rencana mengubah kawasan industri di Kendal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun akhirnya Darmin menyetujui rencana itu dengan syarat yang dibangun adalah industri berorientasi ekspor, subtitusi ekspor, dan berteknologi tinggi.
"Menaker enggak pernah bilang tidak. Kalau Menteri PUPR, ke lapangan melulu sama Pak Jokowi, saya ngerti itu jadi ya anak buahnya dikirim sehingga saya enggak masalah, ya itu wisdom dipakai itu," ungkapnya.
"Kalau Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani) itu enggak ada masalah. Kalau masalahnya berat pasti dia datang, kalau enggak berat ya enggak apa, pasti dia kirim dirjennya juga," lanjut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
