Untuk merchant khusus di sektor pendidikan dikenakan biaya sebesar 0,6 persen. Tarif MDR merupakan biaya yang diminta perbankan kepada penjual atas setiap transaksi yang menggunakan alat pembayaran milik perbankan, misalnya mesin perekam data elektronik atau electronic data capture (EDC).
Melihat hal tersebut, VP of O2O (Online to Offline) Bukalapak Rahmat Danu Andika berharap kedepannya penerapan QRIS tak membebankan biaya MDR kepada pejual. Apalagi penghasilan dari setiap pelaku UMKM terbilang rendah.
"Kami inginnya (biaya MDR) nol, tapi kan enggak bisa karena selalu ada biaya yang timbul dari proses perpindahan uang, on-us dan off-us," ujar Rahmat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2019.
Meski demikian, ia mengaku tetap patuh dan akan mengikuti aturan biaya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun untuk saat ini, jelas Rahmat, Bukalapak belum memungut biaya apapun terhadap 1.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang telah tergabung dalam implementasi QRIS.
"Kami belum menentukan karena masih tahap awal memperkenalkan. Sejauh ini belum dipungut biaya apapun," tegasnya.
Hingga saat ini Bukalapak belum menentukan beban atas biaya MDR, apakah ditanggung oleh pelanggan atau mitra. Namun bila dalam penerapan QRIS tidak merugikan mitra, maka biaya MDR harus dilakukan sesuai ketentuan bank sentral.
Sebelumnya, Bukalapak mengajak 1.000 mitra UMKM untuk memasang QRIS seperti DANA, LinkAja, Gopay, OVO, dan lainnya. Secara bertahap, Bukalapak bakal mengajak lebih dari dua juta mitra UMKM untuk go digital dengan menggunakan QRIS.
"Kami ajak mitra-mitra warung, kios tambal ban, para penjual makanan seperti gerobak cilor, bakso, ketoprak, dan lainnya. Sekarang tidak hanya berjualan secara tradisional saja, tetapi ikut mengadopsi teknologi dalam praktik bisnisnya," ucap Chief Financial Officer Bukalapak Natalia Firmansyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
