Ilustrasi kota Batam. (FOTO: Medcom.id/Anwar Sadat)
Ilustrasi kota Batam. (FOTO: Medcom.id/Anwar Sadat)

Batam Diminta jadi Daerah Khusus Ekonomi dan Bisnis

Ekonomi investasi di batam
Husen Miftahudin • 21 Januari 2019 21:45
Jakarta: Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai kawasan Batam punya potensi menjadi daerah khusus ekonomi dan bisnis. Bila diberikan wewenang khusus, Batam bisa menjadi daerah kawasan industri yang berdaya saing dan kompetitif dengan negara lain.
 
"Sudah sepatutunya Batam diberikan wewenang penuh untuk menjadi daerah khusus ekonomi dan bisnis untuk menyaingi negara-negara lain seperti Singapura," ujar Jimly dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.
 
Eks Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjelaskan, bentuk kewenangan khusus di daerah Batam bisa dengan cara melebur pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Namun, pimpinannya berasal dari kalangan profesional atau eksekutif bisnis di bawah kendali pemerintah pusat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pucuk pimpinannya jangan dari orang-orang politik yang dipilih lewat pilkada. Karena jika dari partai politik, kebijakan yang diambil menyesuaikan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan ekonomi," sambungnya.
 
Selain itu, kewenangan khusus daerah Batam memerlukan payung hukum yang kuat berupa undang-undang. Dalam hal ini, ia menyarankan agar pemerintah dan DPR RI duduk bersama untuk membahas beleid kewenangan khusus Batam.
 
"Saya ingin pemerintah dan DPR duduk bersama membahas Batam secara komperehensif. Jangan memutuskan sesuatu secara instan." ketusnya.
 
Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersedia bila diperlukan duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas pengelolaan Batam. Sebab, ia menilai rencana pemerintah melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan.
 
"Perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan pemerintah, sebab itu berpotensi melanggar UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, serta PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan," ujar Bamsoet, sapaannya.
 
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU 23/2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.
 
Karena itu, menurut dia, rencana Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.
 
"Selain itu, melihat UU 1/2004, jika Wali Kota Batam menjadi ex-officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Konsisten pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan perundangan sangat diperlukan agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari," ungkap Bamsoet.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif