BNI Hentikan Pengajuan Kredit Baru untuk Meikarta
Meikarta. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghentikan pengajuan kredit baru untuk pembelian apartemen Meikarta. Hal ini menyusul kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan mega proyek kota baru di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat tersebut.

Direktur Perencanaan dan Operasional BNI Bob Tyasika mengatakan pengajuan kredit baru bisa dibuka setelah kasus tersebut selesai secara hukum. Namun, aturan itu tidak berlaku bagi nasabah existing lantaran Meikarta memiliki perjanjian garansi buyback.

"Kalau persyaratan nya sudah dipenuhi kita coba exercise seperti apa, ini kan masih bergulir dan kita belum tau, itu dia kita harus review dan pelajari dulu," katanya saat ditemui di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Selain menghentikan pengajuan kredit baru, BNI juga akan mengkaji ulang keamanan kredit untuk pembelian properti tersebut. Menurutnya, porsi pembiayaan dari kredit Meikarta hanya 0,001 persen dari total pembiayaan KPR dengan total Rp32 triliun. Angka itu bahkan jauh lebih kecil terhadap total kredit  keseluruhan yang mencapai Rp60 triliun.

"Kredit Meikarta cuma kecil 0,001 persen terhadap total KPR, KPR sendiri totalnya Rp32 triliun, kalau terhadap total pinjaman kita Rp476 triliun jadi kecil sekali," imbuh dia.

Direktur Perbankan Ritel BNI Tambok P Setyawati menambahkan performa kredit untuk 200 nasabah Meikarta hingga kini masih berjalan lancar.

"Untuk 200 debitur akan kami review kajian hukum dan legal," kata Tambok.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka. Keduanya terjerat kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Bersama Neneng dan Billy, penyidik juga ikut menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka yakni konsultan Lippo Group Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar(SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT), serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id