Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, menjelaskan, PMN ini diperlukan oleh para BUMN dalam rangka menjadi agen pembangunan negara. BUMN ditugaskan untuk lebih aktif berpartisipasi membangun infrastruktur yang tak bisa didanai oleh APBN.
Bambang menyebutkan, tahun ini anggaran untuk belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp280 triliun atau jauh lebih besar ketimbang belanja subsidi khususnya untuk sektor energi yang biasanya membengkak. Namun, meskipun anggaran infrastruktur ini terbilang besar tetap saja tidak bisa mencukupi pembangunan infrastruktur sepenuhnya. Anggaran tersebut hanya bisa digunakan untuk pembangunan inftrastruktur dasar saja, mengingat kebutuhan di berbagai daerah sangat besar.
"Maka belanja ini difokuskan untuk infrastruktur dasar yang enggak mungkin diserahkan ke pihak swasta, misalnya membangun irigasi, jalan-jalan arteri," kata Bambang, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015) malam.
Lantas, bagaimana dengan infrastruktur seperti jalan kereta api, jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya? Nah, di sini lah, kata Bambang, peran BUMN dibutuhkan. Karena ada pembangunan yang selain APBN tak bisa menanggungnya, swasta enggan melirik. Dia mencontohkan pembangunan Tol Trans Sumatera yang sudah ditenderkan sejak 80-an namun tak ada yang berminat.
"Masalahnya kenapa enggak swasta murni 100 persen, kenapa harus BUMN? Tol Medan-Binjai sudah ditenderkan lama, tapi tidak pernah ada perusahaan terkait yang mengambil tender. Nah, maka perlu investasi pemerintah untuk jalan tol itu, dengan cara menyuntikkan dana ke BUMN," terang Guru Besar Ekonomi UI ini.
Terlebih, dia mengatakan secara teknis, jika anggarannya dimasukkan dalam pagu belanja maka akan bisa menambah defisit. Namun, jika dialihkan menjadi PMN enggak akan menambah defisit tapi memang akan menambah utang. Namun dia berjanji untuk mengurangi pengeluaran surat utang dengan mengalihkannya menjadi pinjaman multilateral sehingga bisa menekan likuiditas surat utang.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan dengan menyuntikkan dana pada BUMN maka bisa di-leverage menjadi keuntungan 5-6 kali lipat dari modal awal. Misalnya PT Waskita Karya yang diberikan PMN Rp3,5 triliun, taruh lah akumulasi profit perusahaan tersebut dalam lima tahun sebesar Rp6,5 triliun, namun kalau mendapatkan PMN dalam lima tahun bisa menjadi Rp18 triliun. Waskita Karya bisa saja melakukan right issue tanpa PMN namun dengan risiko saham pemerintah akan terdelusi.
"Contohnya pembangunan Pelabuhan Indonesia Timur, tadinya sebesar Rp2 triliun mau masuk dalam anggaran Kementerian Perhubungan, tapi kata mereka kalau Rp2 triliun ada di kami sampai akhir akan tetap Rp2 triliun, padahal banyak yang harus dibangun. Nah, kalau kita kasih ke PT Pelindo IV ini bisa di-leverage," jelas Rini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
