Guru Besar Kelautan IPB, Rokhim Dahuri, mengatakan, tidak bertumbuhnya sektor kelautan selama ini karena kebijakan yang diambil pemerintah tidak memberikan dorongan berupa insentif untuk memajukan maritim Indonesia.
Rokhim mengatakan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun masa pemerintahan, alokasi kredit perbankan untuk mendorong sektor perikanan dan kelautan presentasenya hanya 0,29 persen.
"Inilah yang menjadi indikasi sangat gamblang, orang-orang Indonesia yang mau bekerja dan mengembangkan kelautan, maritim sangat sedikit," kata Rokhim, dalam seminar bertajuk Roadmap 25 Tahun Pembangunan Maritim Indonesia, di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).
Menurutnya, tidak mudah bagi orang untuk berusaha dan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan di negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang memperlakukan sektor kelautan seperti industri sawit.
"Bedanya antara langit dan bumi. Coba lihat di Vietnam bunganya hanya lima persen, kalau kita 14 persen. Makanya orang mikir untuk investasi di kelautan Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, ekuiti yang mencapai 30 persen menjadikan investor perikanan berpikir ulang. Pasalnya untuk berinvestasi dengan nilai proposal misalnya Rp1 triliun, investor harus punya Rp300 miliar terlebih dahulu.
"Kalau Singapura, Malaysia, Thailand itu ekuitinya nol persen. Jadi kalau investasi triliunan semuanya sudah di bank. Syaratnya menterinya harus mengawal dia supaya enggak ada NPL atau kena kemplang pihak yang ambil untung," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
